Mufida PKS: 350 Ribu Lebih Tenaga Honorer Terancam Jadi Pengangguran
- ANTARA FOTO/Budiyanto
VIVA – Pemerintah berencana akan menghapus tenaga honorer di lingkup kerja birokrasi mulai November 2023. Kebijakan itu disorot karena jika tak dicarikan solusi maka akan menambah angka pengangguran dalam jumlah besar.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan jika tidak segera dicarikan solusi, ratusan ribu tenaga honorer akan menambah angka pengangguran terbuka. Menurut dia, hal itu akan berdampak pada aktivitas ekonomi nasional.
Dia menyertakan data Kementerian PAN RB, per Juni 2021 ada 410.000 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). Lalu, seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021, hanya 51.492 yang lulus sebagai ASN baik PNS maupun PPPK.
Sementara, 358.518 pegawai honorer lainnya berpotensi tak memiliki pekerjaan jika tidak ada solusi dari pemerintah. Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tak adanya lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi salah satu penyebab pengangguran masih cukup tinggi di Februari 2022.
Anggota DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati
- Dok. PKS
Dari data itu, diketahui angka pengangguran per Februari 2022 tercatat 8,4 juta orang. Salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran lantaran serapan tenaga kerja di sektor administrasi pemerintah yang turun sebanyak 30 ribu orang selama periode Februari 2021-Februari 2022.
"Artinya ada lebih dari 350 ribu tenaga honorer nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka penganguran lebih tinggi lagi. Sebab, serapan tenaga kerja dari pemerintah berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka," kata Kurniasih, dalam keterangannya, Jumat, 17 Juni 2022.
Maka itu, ia mendorong perlu ada solusi dalam persoalan ini. "Jika tidak ada solusi dari sekarang, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli," tuturnya.
Kemudian, ia juga menyoroti perlu adanya koordinasi lintas kementrian termasuk antara Kementerian PAN RB, Kemendagri dan Kementerian Tenaga Kerja. Hal ini untuk menyusun strategi agar tenaga honorer di pemerintahan mendapatkan solusi.
"Kami minta mitra di komisi IX yakni Kementerian Tenaga Kerja juga ikut aktif sebelum nanti beban pengangguran baru justru menjadi beban Kemenaker. Maka sedari dini disiapkan langkah strategi untuk teman-teman tenaga honorer ini," ujarnya.
Menurutnya, sejauh ini baru ada solusi untuk tenaga honorer di bidang pendidik. Sementara, tenaga honorer lainnya di bidang kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi belum ada solusi konkret.
Dia menyinggung janji untuk seleksi ASN dengan grade yang diturunkan juga belum menyerap jumlah tenaga honorer.
"Dari 400 ribuan hanya terserap 50 ribuan artinya tidak semua bisa terserap menjadi PNS atau PPPK. Sementara dari berbagai Pemda merespons masih tetap memerlukan tenaga honorer," tuturnya.
