Charta Politika: Mayoritas Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet
- Sekretariat Presiden
VIVA - Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terbarunya yang bertajuk “Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral pasca Rakernas Projo”. Hasil surveinya, mayoritas publik setuju Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet.
Rapat kerja kabinet Jokowi-Maruf Amin di Istana Negara
- Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden
63,1 Persen Responden Setuju
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan dalam hasil survei ini ditemukan sebanyak 63,1 persen responden setuju Presiden Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Ketika kami uji lebih lanjut bahkan 63,1 persen menyatakan setuju dilakukan reshuffle. Isu ini menjadi menarik menurut saya mendengarnya isu dalam beberapa hari ke depan," kata Yunarto, Senin, 13 Juni 2022.
Baca juga: Ramai Kabar Reshuffle Kabinet Pertengahan Juni, Mensesneg Buka Suara
Ciptakan Jarak atau Gap
Menurut Yunarto, angka tersebut menciptakan jarak atau gap antara nilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan penilaian publik terhadap para menteri.
Di mana dalam hasil survei tersebut ada sekitar 68 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Maruf, tetapi hanya 53,5 persen yang menyatakan puas dengan kinerja menteri.
Artinya, terang Yunarto, ada sesuatu yang salah. Ketika gap-nya jadi sangat besar antara tingkat kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan terhadap menteri.
"Padahal menteri kita tahu adalah orang yang dianggap dan menjalankan pemerintahan tersebut," ujarnya.
Sedangkan dari hasil survei tersebut didapati hasil hanya ada 24,3 persen publik yang tidak setuju apabila Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Dorong Naiknya Kepuasan Publik
Yunarto menambahkan, dari hasil tersebut, maka bisa dijadikan hipotesa jika reshuffle benar dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hal itu berpotensi akan menjadi faktor pendorong naiknya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Dengan catatan memang reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja," katanya.
Survei Charta Politika ini dilakukan pada 23 Mei-2 Juni 202 dengan metode wawancara tatap muka. Penentuan sampel pada survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, terhadap 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83% dan quality control 20 persen dari total sampel.
Dikatakan pula, survei dilakukan seusai Rapat Kerja Nasional V Pro Jokowi (Projo) yang diselenggarakan di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 21 Mei 2022.
Imam-Ririn Unggul di Survei, PKS: Mayoritas Warga Depok Inginkan Keberlanjutan Bukan Perubahan
Menurut hasil survei tersebut juga ditemukan bahwa approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Idris-Imam sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
