Hasto PDIP: Kebijakan Prabowo Sejalan dengan Geopolitik Bung Karno
- Kementerian Pertahanan RI
VIVA – Kebijakan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dalam mengembangkan kurikulum sains pertahanan di Universitas Pertahanan (Unhan) RI, dinilai sejalan dengan geopolitik Soekarno atau Bung Karno.
Setidaknya hal itu yang menjadi salah satu pemaparan dalam disertasi Hasto Kristiyanto. Dalam meraih gelar doktor di Unhan, pada Senin kemarin.
"Unhan di bawah Bapak Prabowo Subianto memiliki jurusan S1 tentang kedokteran militer, MIPA Militer, kimia militer. Itulah sejalan dengan geopolitik Soekarno, bahwa teknologi faktornya begitu besar," kata Hasto, dikutip Selasa 7 Juni 2022.
Untuk diketahui, adapun kurikulum sains pertahanan untuk S1 yang dibuka di Unhan oleh Menhan Prabowo, memiliki empat fakultas. Yakni Kedokteran Militer, Farmasi Militer, MIPA Militer dan Teknik Militer.
Program studi tersebut mulai dibuka pada Agustus 2020. Dengan adanya prodi itu, diharapkan menciptakan SDM pertahanan negara. Juga sebagai bentuk respon dari ancaman peperangan di masa depan.
"Tidak mungkin pembangunan suatu bangsa dilaksanakan tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu adalah kunci dari kesejahteraan manusia. Kita harus kuasai MIPA, Matematika, Kimia, Biologi, itu adalah ilmu dasar yang merupakan landasan dari semua ilmu lain," ujar dia.
Dinamika dalam geopolitik dunia saat ini dan ke depannya, kuncinya ada pada kepemimpinan bangsa. Yang mampu untuk melakukan diplomasi dalam kebijakan politik luar negeri dan pertahanan negara. Maka kebutuhan pemimpin ke depan harus dilihat dari imajinasi geopolitik Bung Karno.
Dicontohkan saat itu terkait Irian Barat. Sebab perjuangan Indonesia merebut Irian Barat bukan tanpa rintangan, mengingat Belanda yang begitu kuat saat itu, tidak menyetujuinya. Tapi kita berhasil mendapat dukungan internasional seperti Inggris. Itu karena diplomasi efektif.
“Bahkan, diplomasi Indonesia mampu mempertentangkan antara kebijakan luar negeri Inggris dan Belanda, sehingga Inggris mendukung kita, maka Australia ikut mendukung kita," ujarnya.
Tetapi ia menyayangkan, karena gagasan Soekarno tidak dilanjutkan lagi. Asia Afrika dan Amerika Latin yang menjadi basis legitimasi politik internasional yang dibangun Bung Karno, tidak diteruskan.
"Gagasan Soekarno masih sangat relevan dengan sistem internasional. Hanya perlu pemimpin yang memiliki cara pandang geopolitik," katanya.
Pendidikan Jadi Prioritas Utama Pemerintahan Prabowo, Bangun SDM Indonesia Unggul
Anggaran 20 persen dari belanja negara pada RAPBN 2025 dialokasikan untuk sektor pendidikan.
