Dicap Kemlinthi oleh PDIP, Ganjar: Kritik dari Kolega Itu Vitamin
- Istimewa
VIVA – Politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan melontarkan sindiran keras ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Trimedya menyebut Ganjar dengan istilah kemlinthi karena berambisi jadi capres dan tak menghargai Megawati Soekarnoputri.
Menanggapi itu, Ganjar menjawab santai. Dia menyampaikan urusan calon presiden (capres) dari PDIP adalah hak preogratif dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.
"Itu kan urusan copras capres to itu. Capres itu di PDIP sudah jelas, itu urusannya ketua umum. Urusannya Bu Mega," kata Ganjar di kantornya, Kamis, 2 Juni 2022.
Ganjar menegaskan, saat ini ia hanya fokus melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Banyak persoalan yang harus segera ia selesaikan.
"Saya tak nyambut gawe ngurusi rob, ngurusi minyak goreng dulu," jelas eks Anggota DPR itu.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM, Trimedya Panjaitan
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Dia juga menanggapi omongan Trimedya yang menganggapnya tak punya prestasi dalam 8 tahun sebagai Gubernur Jateng. Bahkan, ia menyindir Ganjar hanya gubernur medsos. Persoalan di Jateng seperti Bendungan Bener hingga banjir rob tak dipertanyakan.
Bagi dia, ucapan Trimedya ibarat kritik. Sebab, ia menganggap Trimedya sudah sebagai sahabat dekat.
"Ndak papa. Kritik kolega buat saya itu vitamin untuk memperbaiki dan koreksi. Beliau adalah sahabat dekat yang ingin mengingatkan sebagai seorang sahabat. Koreksi untuk kita perbaiki," tuturnya.
Begitu pun soal isu PPP yang berpotensi menampungnya jika tak diusung PDIP, Ganjar mesrespon diplomatis. "Halah, aku ki PDI Perjuangan," kata Ganjar.
Sebelumnya, Anggota DPR sekaligus politikus PDIP Trimedya Pandjaitan menyindir manuver Ganjar yang ngebet nyapres di 2024. Trimedya menyebut Ganjar dalam istilah orang Jawa bisa disebut kemlinthi atau sok, songong, congkak.
“Kalau kata orang Jawa, kemlinthi ya. Sudah kemlinthi dia. Harusnya sabar dulu dia jalankan tugasnya sebagai Gubernur Jateng. Dia berinteraksi dengan kawan-kawan struktur di sana, DPD, DPC, DPD, provinsi DPRD kabupaten, kota, itu baru,” ujarnya.
Laporan: Teguh Sutrisno-tvOne
