Soroti Dominasi Liberalisme, Jazuli PKS: Harus Serius Dikoreksi

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf (kiri) dan Ketua F-PKS di DPR Jazuli Juwaini
Sumber :
  • Dok. PKS

VIVA – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara yang sudah final. Menurutnya, Pancasila harus dijadikan sebagai working ideology untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Mengikat seluruh rakyat dan pemerintahan negara untuk menaatinya. Maka tidak ada pilihan agar ia terus relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus jadi working ideology yang memandu kebijakan negara dan tata kehidupan berbangsa," kata Jazuli, dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 2 Juni 2022.

Dia menekankan aspek penting dari Pancasila sebagai working ideology dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia bilang hal ini kerap kali diabaikan dalam kebijakan pemerintahan negara. 

Menurutnya, kebijakan sektor ekonomi masih jauh dari semangat nilai Pancasila. Kata dia, hal ini harus serius dipersoalkan.

Monumen Pancasila Sakti

Photo :
  • tvOne/Irfan

Pun, dia menyinggung masih adanya kecenderungan dominasi liberalisme, kapitalisme, dan oligarkis dari kebijakan-kebijakan sektor ekonomi.

"Harus serius dikoreksi karena bertentangan dengan nilai keadilan sosial atau demokrasi ekonomi dari Pancasila," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menekankan dampak jika dominasi ekonomi liberal kapitalistik serta keberpihakan kebijakan pada oligarki tidak dikoreksi. Hal ini memunculkan asa kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial ekonomi akan makin jauh dari harapan.  Kondisi itu secara nyata akan melemahkan ideologi Pancasila.

Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie Akan Temui Anies Sore Ini, PKS: Silaturahmi Minta Dukungan

"Karena itu PKS mengoreksi bahkan dengan tegas menolak sejumlah rancangan undang-undang sektor ekonomi yang bercorak liberil-kapitalistik," jelas Jazuli. 

Maka itu, kata Jazuli, PKS juga menolak RUU dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada oligarki tapi tidak terhadap keadilan sosial. "Di antaranya seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, UU HKPD dll," tuturnya. 

Ulama Banten Datangi DPR Desak Pabrik Miras Ditutup, PKS: Sangat Beralasan, Kami akan Perjuangkan

Kemudian, Jazuli mengatakan PKS juga menolak kebijakan penghapusan subsidi dan pelepasan harga-harga kebutuhan pokok seperti tarif dasar listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM). 

"Itu semua kita lakukan untuk menjaga ideologi Pancasila tetap hidup dan dipedomani dalam kebijakan negara sebagai working ideology," tutur Jazuli.

Bergerak All Out Jelang Pencoblosan, Kader PKS Gencar Sosialisasikan Program RK-Suswono
Simulasi paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok di survei.

Duet Imam–Ririn Punya Kans Besar Menang dan Berpotensi Pertahankan Dominasi PKS di Depok

Paslon Imam-Ririn juga diharapkan responden survei untuk memimpin Kota Depok 5 tahun ke depan yang tergambar dari perolehan elektabilitas.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024