Soroti Dominasi Liberalisme, Jazuli PKS: Harus Serius Dikoreksi

VIVA – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara yang sudah final. Menurutnya, Pancasila harus dijadikan sebagai working ideology untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Mengikat seluruh rakyat dan pemerintahan negara untuk menaatinya. Maka tidak ada pilihan agar ia terus relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus jadi working ideology yang memandu kebijakan negara dan tata kehidupan berbangsa," kata Jazuli, dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 2 Juni 2022.

Dia menekankan aspek penting dari Pancasila sebagai working ideology dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia bilang hal ini kerap kali diabaikan dalam kebijakan pemerintahan negara. 

Menurutnya, kebijakan sektor ekonomi masih jauh dari semangat nilai Pancasila. Kata dia, hal ini harus serius dipersoalkan.



Monumen Pancasila Sakti

Photo :

• tvOne/Irfan

Pun, dia menyinggung masih adanya kecenderungan dominasi liberalisme, kapitalisme, dan oligarkis dari kebijakan-kebijakan sektor ekonomi.

"Harus serius dikoreksi karena bertentangan dengan nilai keadilan sosial atau demokrasi ekonomi dari Pancasila," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menekankan dampak jika dominasi ekonomi liberal kapitalistik serta keberpihakan kebijakan pada oligarki tidak dikoreksi. Hal ini memunculkan asa kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial ekonomi akan makin jauh dari harapan.  Kondisi itu secara nyata akan melemahkan ideologi Pancasila.

"Karena itu PKS mengoreksi bahkan dengan tegas menolak sejumlah rancangan undang-undang sektor ekonomi yang bercorak liberil-kapitalistik," jelas Jazuli. 

Maka itu, kata Jazuli, PKS juga menolak RUU dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada oligarki tapi tidak terhadap keadilan sosial. "Di antaranya seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, UU HKPD dll," tuturnya. 

Kemudian, Jazuli mengatakan PKS juga menolak kebijakan penghapusan subsidi dan pelepasan harga-harga kebutuhan pokok seperti tarif dasar listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM). 

"Itu semua kita lakukan untuk menjaga ideologi Pancasila tetap hidup dan dipedomani dalam kebijakan negara sebagai working ideology," tutur Jazuli.

Halaman Selanjutnya

Lebih lanjut, dia menekankan dampak jika dominasi ekonomi liberal kapitalistik serta keberpihakan kebijakan pada oligarki tidak dikoreksi. Hal ini memunculkan asa kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial ekonomi akan makin jauh dari harapan.  Kondisi itu secara nyata akan melemahkan ideologi Pancasila.