LSI: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden Jokowi Stagnan
- Sekretariat Presiden
VIVA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis data survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Dimana hasilnya adalah cendrung stagnan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, pada Minggu 22 Mei 2022.
Djayadi mengatakan, sebanyak 67,5 persen masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Jokowi pada bulan Mei 2022 ini. Kondisi ini menunjukan tidak ada perubahan. Tidak meningkat maupun menurun.
"Tidak ada peningkatan atau penurunan yang berarti atau yang tajam atas tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden selama tiga bulan terakhir. Jadi tidak menurun, tidak terlalu menguat juga," kata Djayadi.
Dari hasil survei, lanjut Djayadi, masyarakat yang kurang puas atau tidak puas sebanyak 29 persen. Sedangkan yang tidak menjawab sebanyak 3,4 persen responden.
Data tersebut diambil pada 10 hingga 14 Mei 2022, dengan metode pemilihan sampel yaitu random digit dialing (RDD). Sampel yang diambil sebanyak 1.273 responden dengan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaannya 95 persen.
Responden yang terpilih merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas dan memiliki telepon. Kemudian responden dipilih secara acak yang dipastikan valid dan diajukan pertanyaan.
"Kalau kita lihat di sini, dari November 2021, itu ada gejala penurunan terhadap kepuasan atas kinerja Presiden sampai dengan Februari 2022," lanjutnya.
Pada November 2021, survei kepuasan publik atas Jokowi sebanyak 72 persen. Kemudian turun pada Desember 2021 menjadi 71,4 persen, lalu pada Februari 2022 menjadi 65,9 persen, serta naik sedikit ke 67,5 persen pada Mei 2022.
"Di Mei 2022 67,5 persen menilai kinerja Presiden itu baik atau puas. Jadi ada penambahan angka dari segi angka absolut sekitar 1,6 persen. Tapi kalau kita lihat 1,6 persen itu berada di dalam margin of error," jelas Djayadi.
Djayadi menyebutkan, jika tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden biasanya dipengaruhi oleh faktor fundamental. Seperti kondisi perekonomian dan masalah kelangkaan minyak goreng.
Kemudian non fundamental, seperti yang berkaitan dengan tanggapan moral atas diri Jokowi maupun apa yang berkenaan dengan peristiwa yang menyangkut dirinya, seperti penanganan COVID-19 varian Delta.
Sementara pengamat hukum STH Jentera Jakarta, Bivitri Susanti menyatakan, bahwa kemungkinan pengaruh dari tingkat kepuasan tersebut dari pengetahuan publik tentang tata kelola pemerintahan dan kebijakan-kebijakannya. Selain itu, kemungkinan publik tidak punya informasi cukup terkait dinamika pengambilan kebijakan juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh.
Lalu juga dipengaruhi dari tingkat popularitas Jokowi sendiri, yang sering menimbulkan bias posisi dari pribadinya dan dalam pemerintahan. Artinya, posisi Jokowi seolah-olah terpisah dari keterkaitan kebijakan yang dilahirkan oleh para pembantunya, padahal dia pasti tahu mengenai kebijakan itu.
"Dia di atas kertas mengontrol semua pengambilan kebijakan, termasuk penegakan hukum, harga minyak goreng, mudik atau tidak mudik, dan lain sebagainya," jelas Bivitri.
