38 Anggota DPRD Ajukan Mosi Tidak Percaya ke Wali Kota Depok

VIVA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok beramai-ramai menggugat dan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Wali Kota Depok Mohammad Idris - Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono dan Ketua DPRD Depok, TM Yusuf Putra.

Alasannya, karena dalam menjalankan roda pemerintahan dinilai tidak serius dan hanya mementingkan segelintir golongan.

"Kami 38 anggota DPRD dari 6 fraksi kecuali Fraksi PKS, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat-Persatuan Pembangunan (DPP), dan Fraksi PKB-PSI menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD dan Wali Kota Depok," kata anggota Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi kepada wartawan, Senin 9 Mei 2022.

Babai mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan DPRD sehingga perlu dilakukan tindakan tegas dengan melancarkan mosi tidak percaya.

"Ada hal-hal yang kita soroti dan penting, ternyata itu tidak baik di lapangan," kata Babai.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Hendrik Tangke Allo mengatakan, ada beberapa alasan para anggota dewan ini menggugat dan memberikan mosi tidak percaya diantaranya soal pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan persoalan sampah di Depok.

"Ini kan bagian dari pengawasan kami sebagai anggota DPRD," kata Hendrik yang juga Wakil Ketua DPRD Depok.

"Selama ini kami pun sudah melakukan fungsi pengawasan, melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, tetapi ini tidak dijalankan secara maksimal, sehingga hari ini kami melakukan sebuah mosi tidak percaya terhadap kinerja Pemkot," tambahnya.

Hendrik menyebutkan, banyak persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan dengan baik oleh kepemimpinan Idris-Imam.

"Kami melihat, ada hal-hal yang tidak dilakukan secara baik oleh pemerintah daerah Kota Depok, padahal ini sudah luar biasa parah, pengangguran, tingkat kemiskinan, jadi banyak persoalan-persoalan mendasar yang tidak bisa diselesaikan," kata Hendrik.

Anggota Fraksi Golkar, Tajudin Tabri menambahkan, persoalan lain yang juga menjadi sorotan DPRD Depok adalah dugaan nepotisme jabatan yang dilakukan Idris-Imam.

"Masalah penempatan pegawai sudah tidak sesuai, karena dasarnya suka dan tidak," kata Tajudin.