Lanjut atau Tidak Pengadaan Gorden Rp43 M, BURT DPR Minta BPK Audit
- vivanews/Andry Daud
VIVA – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengaku, pihaknya mengetahui adanya anggaran untuk pengadaan gorden rumah dinas atau rumdin anggota dewan tersebut.
Ditakannya, seluruh anggaran DPR dibahas dan disusun di BURT DPR. Sebelumnya publik dihebohkan dengan besaran anggaran untuk rumdin anggota DPR karena dinilai sangat mahal.
Dimyati menjelaskan, seluruh anggaran DPR termasuk kebutuhan Kesekjenan dibahas dan disusun di BURT. Termasuk anggaran pengadaan gorden rumah dinas.
"Semua digodog di BURT untuk anggaran DPR. Tidak bisa ujug-ujug. Tapi terkait mekanisme pengadaan itu bebas dan mandiri pimpinan dan anggota DPR apalagi BURT tidak bisa intervensi dan ikut campur," kata Dimyati saat dikonfirmasi awak media, Senin, 9 Mei 2022.
Meskipun demikian, kata Dimyati, besaran anggaran untuk pengadaan gorden anggota DPR tersebut yang perlu dicek dan dipelajari. Adapun anggaran gorden rumah dinas anggota DPR tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi seharga Rp43,5 miliar.
"Besaran itu yang perlu dicek dan dipelajari," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Untuk itu, kata Dimyati, pihaknya akan meminta BPK untuk melakukan audit terkait besaran harga dan pengadaan gorden anggota DPR tersebut. Menurutnya, BURT akan memutuskan apakah tender itu bisa dilanjutkan atau tidak.
"Saya akan minta inspektorat utama dan BPK untuk audit segera terkait harga dan pengadaannya baru BURT akan memutuskan lanjut atau tidak dan dicek ada berapa yang ikut lelang dan kenapa yang dibawahnya tidak memenuhi syarat," jelasnya.
Panggil Sekjen DPR
Sementara, Ketua BURT DPR RI, Agung Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan memanggil Sekjen DPR RI Indra Iskandar pada masa sidang mendatang terkait hal ini. Meski, Agung tak merinci apa maksud pemanggilan tersebut.
"Setelah reses BURT akan panggil sekjen," kata Agung saat dihubungi awak media, Minggu, 8 Mei 2022.
Diketahui, tender gorden rumah dinas anggota DPR dimenangkan oleh penawar harga tertinggi seharga Rp43,5 miliar. Pemenang tender ini yakni PT Bertiga Mitra Solusi beralamat di kawasan Green Lake City, Tangerang, Banten.
Setjen DPR RI menyediakan pagu anggaran sebesar Rp48,7 Miliar dan menggelar lelang tender untuk pengadaan gorden bagi 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata. Alokasi set gorden sekitar Rp90 juta per rumah.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
