Isu Mafia Migor Danai Penundaan Pemilu, PKB: Masinton Perlu Belajar

VIVA – Manuver politikus PDIP Masinton Pasaribu yang melempar isu dugaan mafia minyak goreng mendanai wacana penundaan pemilu jadi sorotan. Pernyataan Masinton dinilai terlalu spekulatif. 

Ketua DPP PKB Faisol Reza mengatakan demikian karena kasus minyak goreng dengan mendanai wacana penundaan pemilu tak ada kaitannya. Dia menekankan isu kelangkaan minyak goreng sudah terjadi sejak 6 bulan lalu.

"Menurut saya terlalu spekulatif melihat isu minyak goreng terkait dengan penundaan pemilu. Isu minyak goreng itu sudah naik sejak 6 bulan yang lalu. Jadi, tidak ada kaitannya dengan wacana penundaan pemilu," kata Faisol kepada awak media, Rabu, 27 April 2022.

Faisol menuturkan, persoalan kelangkaan minyak goreng dan bahan bakunya dialami banyak negara, bukan hanya Indonesia. Kata dia, kelangkaan tersebut, juga disebabkan banyak faktor termasuk perang Rusia dengan Ukraina.

"Jadi, penundaan pemilu berbeda. Saya pikir Masinton perlu jeli dan belajar bahwa urusan ini tidak terkait sama sekali," kata Ketua Komisi VI DPR tersebut.

Sebelumnya, Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi bahwa usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan diduga disponsori fundraising dari dana kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

"Ya, saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton Pasaribu, Sabtu, 23 April 2022. 

Masinton mengatakan hal itu termasuk deklarasi dukungan terhadap wacana tiga periode oleh sejumlah elemen masyarakat. Dia menyebut, merupakan binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah (CPO).

"Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar," tuturnya.

Kuasa Hukum PKB: Urusan Internal Partai, Gugatan Sespri Ketum PBNU ke Cak Imin Ditolak

Menurut PKB, gugatan Sespri Ketum PBNU Achmad Ghufron seperti tuntutan ganti rugi pupus.

VIVA.co.id

18 Desember 2024