Muhaimin soal Survei Publik Ingin Capres Luar Jawa: Enggak Ada Beda

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Sumber :
  • Dok. PKB

VIVA – Hasil survei Populi Center yang menunjukan mayoritas masyarakat, 68,4 persen, menginginkan calon presiden dari luar pulau Jawa

Jelang Pencoblosan Pilgub Jatim, Survei Elektabilitas Khofifah-Emil Tertinggi

Menanggapi itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa sejatinya siapa pun berhak menjadi calon presiden, baik itu masyarakat yang berasal dari pulau Jawa ataupun di luar pulau Jawa. 

"Ya, tentu, secara prinsip dan praktik, bebas, siapapun dari bangsa kita; Jawa luar Jawa enggak ada beda sama aja," kata Cak Imin kepada awak media di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 25 April 2022.

Indikator Politik: Dedi Mulyadi Unggul Telak 71,5 Persen di Pilgub Jawa Barat

Yang terpenting, katanya, calon presiden yang akan maju, baik itu dari Jawa maupun luar Jawa, pada pemilu nanti harus memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen dari gabungan dukungan partai politik.

Anggota KPPS mengecek surat suara saat sesi penghitungan suara Pemilu serentak 2019. (Foto ilustrasi)

Photo :
  • ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Elektabilitas Egi-Syaiful Unggul, Warga Dinilai Ingin Paslon yang Sejalan dengan Pemerintahan Prabowo

Lembaga penelitian kebijakan dan opini publik Populi Center sebelumnya merilis survei terbarunya dan disebutkan bahwa mayoritas masyarakat setuju presiden Indonesia berasal dari luar pulau Jawa.

"Ketika masyarakat ditanya apakah setuju atau tidak setuju apabila suku yang berasal dari luar Jawa menjadi Presiden Indonesia, masyarakat menjawab setuju sebesar 68,4 persen (sangat setuju sebesar 6,2 persen, setuju sebesar 62,2 persen),” kata peneliti sekaligus Deputi Direktur Eksekutif Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, dalam diskusi virtual pada Minggu, 24 April 2022.

Sementara angka yang kurang setuju hanya sebesar 14,6 persen dan tidak setuju sebesar 11 persen. Sisanya, ada sebesar 6 persen menjawab tidak tahu atau tidak jawab. (ant)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024