Anis Dukung Jokowi Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng
- Partai Gelora
VIVA – Keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, dinilai sebagai langkah yang tepat. Sehingga keputusan tersebut dinilai sebagai langkah proteksi dalam negeri.
Keputusan larangan ekspor tersebut mulai berlaku pada 28 April 2022. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia, Anis Matta mengatakan keputusan itu sebagai langkah substantif dalam mengatasi krisis ketersediaan bahan pokok.
"Saya ingin mengapresiasi langkah Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Langkah ini sangat penting untuk memproteksi pasar dan kepentingan dalam negeri," kata Anis dalam keterangan persnya, dikutip Minggu 24 April 2022.
Kondisi geopolitik dunia saat ini, kata Anis, berpengaruh pada harga komoditas. Yakni memicu tingginya harga-harga. Maka secara ekonomi, kondisi ini membuat harga komoditas menjadi tinggi dan untuk mendapatkan keuntungan tinggi. Dala kondisi inilah, negara harus hadir.
"Di sinilah negara harus hadir untuk mengendalikan agar naluri ekonomi tidak merugikan hajat hidup orang banyak," ujarnya.
Anis yang juga mantan Presiden PKS ini menjelaskan, Rusia sempat melakukan serupa dengan Indonesia. Dengan menyetop ekspor minyak biji bunga matahari demi menstabilkan harga di dalam negerinya. Untuk diketahui, 23 persen pasokan dunia untuk minyak jenis ini adalah dari Rusia.
Sementara yang paling besar dari Ukraina yang menguasai 46 persen pasar atau senilai USD 3,4 miliar (sekitar Rp51 triliun).
"Semoga pelarangan ekspor ini menjadi awal dari serangkaian langkah-langkah terukur pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau," katanya.
Lebih lanjut Anis mengatakan, saat ini kondisinya sedang krisis. Maka untuk mengatasinya, dia menekankan tidak bisa hanya diurus secara 'business as usual' atau bisnis seperti biasa.
"Harus ada terobosan besar dan cara-cara non-konvensional untuk menyelamatkan rakyat. Berbagai problema harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya, agak tidak terkesan sebagai gimmick," katanya.
Sebab, di tengah krisis global saat ini, tantangan terbesar kita adalah mencapai kemandirian pangan, sebab ketahanan pangan kita masih rapuh.
Anis juga sebelumnya mengatakan, jangan sampai pemerintah menciptakan 'gimmick-gimmick' baru terkait penanganan masalah minyak goreng di dalam negeri. Yang justru bisa berbalik arah ke pemerintah.
"Tidak ada ruang untuk gimmick, misalnya menangkap orang-orang dalam kasus minyak goreng, hanya sebentar memuaskan kemarahan rakyat. Tetapi, sekarang ini masalah riilnya adalah begitu orang tidak bisa belanja, maka perut langsung terpengaruh," katanya dalam Gelora Talk bertajuk ‘Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia’ pada Rabu 20 April 2022.
Rantai Distribusi Panjang, Penyebab Utama Lonjakan Harga Minyak Goreng
Ketahui bagaimana rantai distribusi panjang mempengaruhi harga minyak goreng di pasar, serta solusi untuk menstabilkan harga dan mengurangi dampak pada konsumen.
