Sosialisasi 4 Pilar Misbakhun Bilang Golkar Kawal Pemilu Sesuai Jadwal
VIVA – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa partainya tetap konsisten dalam mengawal dan melaksanakan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Maka seluruh kader partai baik itu yang di legislatif dan eksekutif, harus mengaplikasikannya.
Itu dikatakannya saat menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR di Kantor DPD Partai Golkar Kota Pasuruan, Jawa Timur, pada Jumat 15 April 2022. Dalam keterangan pers yang diterima VIVA, ia menggembleng kader-kader Golkar di Kota Pasuruan dengan materi tentang aplikasi 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dia mengatakan, 4 Pilar adalah salah satu hasil pemikiran besar Partai Golkar.
"Partai Golkar sejak awal berdirinya ditujukan untuk memperkuat empat pilar kebangsaan," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu 16 April 2022. Ada ratusan peserta sosialisasi yang ikut dalam acara tersebut.
Sejumlah pejabat hadir seperti Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dan Ketua DPD Golkar Pasuruan HM Thoyib.
Mengenai pemilu yang saat ini ramai dibahas, Misbakhun mengatakan Golkar tetap mendukung pemilu digelar sesuai dengan jadwal.
"Partai Golkar sampai saat ini tetap mendukung pelaksanaan pemilu sesuai agenda, yani pada 2024," tegasnya.
Maka partai berlambang pohon beringin itu menegaskan, pihaknya terus menjaga kebinekaan dan memperkuat NKRI. Tidak ada diskriminasi apalagi di partai.
"Secara politik bisa kita lihat dengan gamblang. Kita punya dua legislator di DPRD Kota Pasuruan dari etnis Tionghoa. Mereka mempunyai kiprah yang setara, bahkan terpilih menjadi anggota dewan," katanya.
Mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak itu mengatakan, Golkar mengemban tugas besar di bidang kenegaraan.
"Untuk itu, mari seluruh kader Partai Golkar di Kota Pasuruan terus mengonsolidasikan diri demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik," katanya
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
