Bantah Dalangi Demo Tolak Jokowi 3 Periode, PD: Tidak Mungkin

Politikus Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) dan Benny K Harman.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat (PD) menggelar pertemuan dengan Fraksi Demokrat DPRD Riau pada Jumat, 15 April 2022. Agenda pertemuan itu menyangkut isu PD menunggangi demo mahasiswa di Riau menolak perpanjangan masa jabatan Presiden atau Jokowi 3 periode.

Analisis Pengamat soal Penyebab Utama PDIP Usung Andika-Hendi Kalah di Jateng

Pertemuan itu dihadiri Ketua Dewan Kehormatan DPP PD Hinca Pandjaitan dan Wakil Ketua Umum PD Benny K Harman. Keduanya merupakan anggota Komisi III DPR RI. Dari Demokrat Riau, hadir Ketua DPD Agung Nugroho beserta jajaran dan anggota DPRD Fraksi Demokrat.

Hinca menyampaikan dirinya sudah meminta Aparat Penegak Hukum (APH) di Riau agar menindak tegas pelaku penyebar hoaks dan ujaran kebencian yang menyudutkan PD. Dia menyinggung demikian termasuk munculnya narasi PD mendalangi demo mahasiswa Riau penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Pengamat Politik: Kekalahan PDIP di Pilkada Jateng Pengaruh Prabowo dan Jokowi

"Jadi, saya tegaskan tidak benar ada demo yang didalangi Demokrat, tidak mungkin," kata Hinca, dalam keteranganya yang dikutip pada Sabtu, 16 April 2022.

Fraksi Demokrat di DPR bertemu dengan Fraksi Demokrat di DPRD Riau.

Photo :
  • Istimewa
Ucapan Selamat Jokowi setelah Khofifah-Emil Menang Versi Quick Count

Dia menegaskan PD memiliki DNA yang menghargai demokrasi. Maka itu, isu menunggangi demo mahasiswa di Riau menolak Jokowi 3 periode sangat jauh dari PD.

"Karena itu sangat jauh dari DNA kami Partai Demokrat yang selalu mengedepankan Demokrasi," tutur Hinca.

Sementara, Benny Harman menyoroti memang sejak beberapa waktu lalu ada pihak yang sengaja menghembuskan narasi menyudutkan PD. Ia bilang hal itu sangat bertentangan dengan fakta yang ada. 

Menurutnya, cara itu sengaja diviralkan di media sosial dengan tujuan mendiskreditkan Demokrat. "Saat ini ada narasi-narasi yang menyudutkan Partai Demokrat, yang kemudian disebar luaskan di sosial media," ujar Benny. 

Pun, dia berharap agar kepolisian sebagai aparat penegak hukum bisa menindak tegas pelaku. Kata Benny, kepolisian harus menjadi lembaga hukum yang otonom.

"Serta jangan sampai aparat ikut serta dalam hal tersebut. Dan, kami berharap kapolda dapat menertibkan dalam permasalahan tersebut," sebut Benny.

Benny menambahkan, dirinya bakal terus melakukan pemantauan dan pengawasan terkait persoalan ini kepada APH di Riau. Dia yakin APH di Riau bisa bekerja profesional demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah Bumi Lancang Kuning.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya