LaNyalla soal Big Data Pemilu: yang Disampaikan Luhut itu Bohong
- DPD RI
VIVA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut big data yang diklaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengenai adanya keinginan masyarakat menunda Pemilu 2024 merupakan kebohongan.
"Jadi saya sampaikan bahwa yang disampaikan oleh saudara Luhut Binsar Pandjaitan itu adalah (berita) bohong. Saya hanya menyampaikan itu (berita) bohong," kata LaNyalla di Jakarta, Kamis, 14 April 2022.
LaNyalla lalu meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan pernyataan Luhut soal big data. "Jangan takut. Jangan mudah terpengaruh kepada apa yang disampaikan berita bohong ini," kata LaNyalla.
Menko Luhut.
- Tangkapan layar Anisa Aulia/ VIVA.
Kendati begitu, LaNyalla mengaku tak ingin ikut campur terkait urusan posisi Luhut perlu mundur atau tidak setelah menyampaikan berita bohong tersebut. Sebab, masalah reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
"Perkara dia (Luhut) mau direshuffle, itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan kepada publik. Jadi, saya hanya menegakkan kebenaran saja," imbuhnya.
Sebelumnya Luhut menyampaikan bahwa ada 110 juta masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024. Luhut mengaku mengetahui itu karena memiliki big data.
Namun, dalam beberapa kesempatan termasuk saat didemo BEM UI di Depok pada Selasa 12 April 2022, Luhut enggan membuka big data tersebut.
Sebelumnya Luhut menyampaikan bahwa ada 110 juta masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024. Luhut mengaku mengetahui itu karena memiliki big data. Namun, Luhut enggan membuka big data tersebut ketika dia bertemu dengan BEM UI di Depok pada Selasa, 12 April 2022.
"Dengerin, kan saya punya hak juga untuk tidak meng-share sama kalian, tidak ada masalah kenapa harus ribut kamu harus belajar demokrasi ke depan, bahwa kamu dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat. tidak perlu emosional," ujar Luhut
Mahasiswa UI mendesak Luhut agar bersedia membuka big data soal klaim rakyat mendukung penundaan pemilu. Menurut mahasiswa, Luhut sebagai pejabat publik harus transparan dan bertanggungjawab atas ucapannya.
Lagi-lagi, pensiunan jenderal Kopassus itu menolak tuntutan mahasiswa.
"Kalau sepakat, saya enggak sepakat boleh kan, kita boleh beda pendapat enggak? Dengerin kamu anak muda, kamu enggak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk tidak memberitahu," kata Luhut.
