Bobby Nasution: Wacana 3 Periode Tidak Ada, Presiden Taat Konstitusi

Wali Kota Medan Bobby Nasution
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution angkat bicara soal wacana jabatan Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode. Bobby mengatakan bahwa sikap ayah mertuanya itu sudah jelas menolak masa jabatan 3 periode dan menolak penundaan pemilu.

Elite PDIP Beberkan Dugaan Kecurangan di Pilgub Sumut, Mau Laporkan ke Bawaslu

Dia menyebut kalau Jokowi sebagai Presiden yang patuh terhadap konstitusi.

“Jadi, saya rasa wacana itu tidak ada. Sudah beberapa kali pak Presiden mengatakan taat dan ikut konstitusi,” kata Bobby kepada wartawan, di Medan, Rabu 13 April 2022.

Analisis Pengamat soal Penyebab Utama PDIP Usung Andika-Hendi Kalah di Jateng

Dia mengatakan sikap Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan itu dengan melantik anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027. Menurut dia, dengan pelantikan itu, Jokowi ingin Pemilu 2024 dipersiapkan dengan baik.

“Setahu saya kemarin bapak presiden sudah mengeluarkan statement, mengatakan salah satunya KPU sudah dilantik, langsung kemarin. Salah satu (tujuannya) untuk mempersiapkan baik Pemilu dan Pilkada tahun 2024,” sebut Bobby.

Pengamat Politik: Kekalahan PDIP di Pilkada Jateng Pengaruh Prabowo dan Jokowi

Presiden Joko Widodo di depan Aparatur Desa se Indonesia.

Photo :
  • Biro Pers, Media dan Infomasi Sekretariat Presiden

Terkait banyak mahasiswa yang unjuk rasa menolak wacana Jokowi 3 periode, Bobby menilai hal itu lumrah. Bagi dia, unjuk rasa mahasiswa karena negara menjamin kebebasan berpendapat.

“Ya namanya pendapat yang silakan saja itu. Pendapat, silakan,” sebut Bobby.

Pun, pada Rabu hari ini, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan aliansi mahasiswa di Medan baru turun ke jalan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara.

Mereka melakukan orasi menyuarakan penolakan jabatan presiden Jokowi lanjut 3 periode. Mereka juga menolak usulan Pemilu 2024 ditunda. 

Selain itu, mahasiswa juga meminta Pemerintah Indonesia untuk mengkaji pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya