UU TPKS Disahkan Setelah Ditolak 6 Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya

Terakhir, undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang hak korban, keluarga korban, saksi, ahli dan pendamping untuk memastikan pemenuhan hak korban dalam mendapatkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan.

Mengapa pembahasan UU TPKS sampai berlangsung bertahun-tahun?

Koordinator Advokasi Kebijakan Asosiasi LBH APIK Indonesia, Ratna Batara Munti, menilai pembahasan RUU TPKS di DPR kali ini sangat berbeda dengan periode sebelumnya.

"Hampir tidak ada resistensi terhadap RUU TPKS seperti periode lalu. Tidak ada lagi hoaks yang beredar. Pembahasan kali ini begitu kondusif dan positif, 14 anggota panja yang terus hadir hingga akhir, menyampaikan pandangannya secara konstruktif, dan terbuka menerima masukan dari masyarakat sipil," kata Ratna pada 6 April lalu.

Undang-undang terkait kekerasan seksual pertama kali diinisiasi Komnas Perempuan pada 2012, dengan nama awal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Namun, baru meminta naskah akademiknya pada 2016, empat tahun setelahnya.

Di tahun yang sama DPR sepakat memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Presiden Joko Widodo pun menyatakannya dukungannya.

Pada 2017, DPR sempat menyepakati RUU PKS sebagai RUU inisiatif DPR. Namun, pada 2018, DPR memutuskan menunda pembahasan RUU yang dinilai kontroversial itu hingga Pemilu 2019 selesai.