Warga Minta Gubernur DKI Diperpanjang, PKS: Anies Taat Konstitusi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meresmikan bus listrik Bakrie.
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA –  Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi adanya keinginan warga Jakarta agar masa jabatan Gubernur DKI, Anies Rasyid Baswedan, diperpanjang. Bagi Mardani, keinginan warga itu adalah hal yang wajar.

Gerindra jadi Partai Politik Paling Informatif, Ungguli PKS hingga PDIP

Menurut dia, keinginan warga itu karena disampaikan dari hati nurani warga Jakarta. Namun, ia yakin keinginan perpanjangan jabatan Gubernur DKI bukanlah kemauan Anies.

"Harapan sebagian warga DKI wajar ingin Mas @aniesbaswedan diperpanjang," kata Mardani dalam akun Twitternya @MardaniAliSera, yabg dikutip Minggu 10 April 2022.

PKS ke Kantor PBB di New York, Diplomasi Nasib Anak-Anak di Palestina

Mardani Ali Sera

Photo :
  • Facebook.com/MardaniAliSera

Dia menilai Anies sebagai sosok yang patuh dan taat terhadap konstitusi yang telah ditetapkan. Apalagi, merujuk Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada bahwa penjabat sementara yang mengisi kursi gubenur ditunjuk oleh Presiden.

Sekjen PKS Setuju Usulan Presiden Prabowo:  Evaluasi Menyeluruh Sistem Pilkada Serentak

Dengan demikian, ia berpendapat tak mungkin Anies melanggar konstitusi yang berlaku di Indonesia. Maka itu, ia meminta agar masyarakat menikmati saja dinamika yang terjadi terkait kepemimpinan di Jakarta.

"Tp UU No 10 Tahun 2016 mengatur penjabat sementara yang ditunjuk presiden. Mas Anies setahu saya sangat taat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Jadi, nikmati saja dinamikanya," ujar Mardani

Untuk diketahui, masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada Oktober 2022. Sementara, Pilkada 2022 yang seharusnya digelar tahun ini ditunda pada Pemilu serentak 2024.

Keinginan perpanjangan jabatan Anies disuarakan dua warga Jakarta, A Komarudin dan Eny Rochayati. Mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 201 ayat (9) UU Pilkada.

Ilustrasi warga Wamena, Papua memasukan kertas suara saat berikan hak suaranya pada Pemilu

Setuju dengan Prabowo Pilkada Lewat DPRD: Saatnya Dievaluasi secara Menyeluruh

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya melempar usulan Pilkad dipilih DPRD.

img_title
VIVA.co.id
19 Desember 2024