Bambang Pacul Sebut Power Luhut di Kabinet, Pernah 'Ralat' Jokowi
- vstory
VIVA – Politikus senior PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul buka-bukaan soal power dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Dalam pernyataannya di Senayan, Kamis kemarin, Bambang tak segan menyebut Menko Luhut sebagai 'prime minister' atau perdana menteri.
Julukan 'prime minister' bagi Menko Luhut karena dianggap memiliki peran utama di kabinet. Seperti diketahui, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil bukan parlementer. Jadi, tidak ada jabatan perdana menteri di pemerintahan.
Bambang Pacul punya alasan kenapa menjuluki Luhut Pandjaitan sebagai 'prime minister'. Sematan itu merujuk pada dinamika politik belakangan ini, wacana perpanjangan jabatan Jokowi 3 periode. Luhut sempat dituding aktor kuat dibalik wacana Jokowi 3 periode.
Hal ini sudah dibantah Luhut. Dia mengatakan wacana perpanjangan jabatan atau penundaan pemilu murni aspirasi dari masyarakat di bawah. Luhut pun beberapa kali nampak hadir di acara-acara yang menggaungkan wacana inkonstitusional itu.
Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
- VIVA/Fajar Sodiq (Solo)
Bambang Pacul mendukung Presiden Jokowi yang melarang menterinya bicara perpanjangan jabatan atau penundaan pemilu. Diminta fokus bekerja melayani rakyat. Ia pun mengurut nama-nama menteri yang dinilainya tidak pantas bicara perpanjangan jabatan presiden. Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
"Kalau Menteri Dalam Negeri, ya itu kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah (ikutan bicara pemilu)," kata Bambang
"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum. Kalau sebagai menko, ya nggak pas. Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama, Bos," sambungnya
Bambang yang juta Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP itu sangat paham betapa powerfullnya posisi Luhut Pandjaitan di kabinet Jokowi.
"Power politiknya kuat. Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement. Itu clear-lah. Orang politik juga paham. Bambang Pacul orang politik, paham. Gitu loh. Tentu kalau dia dari sini kita sama-sama paham. Kita memahami, kita mengerti, tapi kita enggak bisa berbuat apapun," kata Bambang menambahkan.
Sudah rahasia umum, Jokowi memberikan banyak kepercayaan kepada Menko Luhut Pandjaitan. Sejak awal periode jabatannya di tahun 2014, Jokowi terus memberikan posisi-posisi strategis kepada Luhut Pandjaitan. Mulai dari Kepala Staf Presiden, Menko Polhukam dan bertahan sampai sekarang sebagai Menko Maritim dan Investasi.
Luhut juga dipercaya Jokowi memimpin penanganan COVID-19 di Tanah Air, serta beberapa kali ditunjuk menjadi Menteri Ad Interim, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan.
Untuk megaproyek Ibu Kota Negara atau IKN, Jokowi juga mempercayakan Luhut untuk mencari pendanaan proyek melalui investasi. Dalam beberapa kesempatan, Luhut mengklaim ada 5 negara yang siap menjadi investor di IKN Nusantara. Salah satunya investor dari Abu Dhabi yang siap mengucurkan investasi US$20 miliar untuk proyek IKN.
Ekspor Batu Bara
Di awal tahun 2022, Presiden Jokowi membuat gebrakan dengan melarang ekspor batu bara mulai 1 Januari 2022-31 Januari 2022. Keputusan Jokowi itu merespon laporan PLN mengalami kelangkaan pasokan batu bara untuk listrik.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa semua perusahaan baik itu BUMN atau swasta wajib untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.
"Yang pertama soal pasokan batu bara. Saya perintahkan pada Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri," ujar Jokowi
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan, sudah ada mekanisme Domestic Market Obligation/ DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Menurutnya itu menjadi satu hal yang tak bisa ditawar.
"Ini mutlak jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya," ujarnya
Luhut Binsar Pandjaitan.
- Instagram/@luhut.pandjaitan
Tapi, keputusan melarang ekspor batu bara yang diumumkan Jokowi hanya berumur beberapa hari. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan pemerintah membuka kembali keran ekspor batu bara Indonesia mulai Rabu, 12 Januari 2021.
Rencana itu telah dibahas dalam rapat antara tim lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN.
Artinya, larangan ekspor batu bara yang sebelumnya berakhir di Januari 2022 akan dibuka secara bertahap atau gradual dengan melalui berbagai evaluasi.
"Pemerintah akan mengevaluasi kembali untuk pembukaan ekspor pada hari Rabu (12 Januari 2022)," demikian keterangan resmi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Senin 10 Januari 2022.
Dalam keterangannya, Luhut mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dipelajari oleh tim lintas K/L (Kemendag, Kemenko Marves, Kemen ESDM, dan PLN) untuk diputuskan sebelum ekspor dibuka.
Pertama adalah bagaimana mekanisme ekspor ini akan dibuka terkait pemenuhan kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO). Kedua, bagaimana ekspor untuk perusahaan batu bara yang tidak memiliki kontrak dengan PLN atau yang spesifikasi batubaranya tidak dibutuhkan PLN.
"Sehingga pada hari Rabu, jika pembukaan ekspor diputuskan, tetap akan dilakukan secara gradual," katanya.
Ekspor Mulai Lagi
Kapal tongkang pengangkut batu bara saat melintas di Sungai Musi, Palembang
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Merujuk pengumuman Menko Luhut, pemerintah pun akhirnya memberikan izin ekspor batu bara secara terbatas mulai Rabu, 12 Januari 2022. Meskipun larangan ekspor yang masih berlaku sepanjang bulan Januari 2022 belum sepenuhnya dicabut.
Pembukaan kran impor batu bara secara terbatas ini diambil dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar di kantor Menko Luhut. Setelah menerima laporan dari PLN dan masukan dari kementerian/lembaga terkait, izin ekspor batu bara dibuka lagi.
"Mengingat stok dalam negeri yang sudah dalam kondisi aman berdasarkan laporan dari PLN, maka untuk 37 kapal yang sudah melakukan loading per tanggal 12 Januari dan sudah dibayarkan oleh pihak pembelinya akan di-release untuk melakukan ekspor," demikian pernyataannya dalam keterangan resmi, Kamis, 13 Januari 2022.
