Tanggapi Jokowi, PDIP: Mari Fokus Mempersiapkan Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang jajaran menterinya bicara soal perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Sikap Jokowi dimaknai sebagai kesiapan untuk perhelatan Pemilu serentak 2024.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai pernyataan Jokowi harus dijadikan momentum untuk mempersiapkan Pemilu 2024 secara matang. Ia menyerukan agar wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode disetop.
"Mari fokus menatap ke depan untuk mempersiapkan pemilu 2024 dengan baik. Kita harapkan Pemilu 2024 menjadi tonggak penting bagi demokrasi kita ke depan yang kian matang, dan sukses kepemimpinan nasional dengan penuh martabat," kata Said kepada awak media, Kamis, 7 April 2022.
Said menyampaikan PDIP sejak awal sudah tegas menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Kata dia, PDIP mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah
- Istimewa
Menurutnya, hal ini salah satunya disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik, Keamanan dan Pemerintahan, yang juga Ketua DPR Puan Maharani.
"Pewacanaan kontraproduktif ini kiranya bisa jadi pelajaran berharga bahwa sekuat apapun dukungan politik dalam pemerintahan, tetapi bila sudah menabrak sendi-sendi bernegara yang tiangnya disangga oleh konstitusi, saya kira nalar rakyat akan tersulut bangkit," jelasnya.
Kemudian, ia meminta para menteri fokus pada tupoksinya masing-masing untuk bekerja terutama mengatasi persoalan masyarakat. Persoalan itu seperti kelangkaan dan mahalnya harga bahan-bahan pokok di masa Ramadhan ini.
Selain itu, ia mengingatkan lagi agar pemerintah, DPR, dan lembaga penyelenggara pemilu bisa mempersiapkan tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
"Penetapan pelaksanaan pemilu yang telah disepakati oleh pemerintah, Komisi II DPR, KPU dan Bawaslu pada tanggal 14 Februari 2021, dan penetapan pilkada serentak pada 27 November 2024 segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah-langkah lanjutan," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Pun, ia menyebut anggota KPU dan Bawaslu terpilih yang akan dilantik Jokowi pada April 2022 harus segera bersiap mengajukan rencana kerja menyeluruh hingga 2024. Hal ini termasuk pengajuan rencana anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 kepada DPR.
Menurut dia, KPU dan Bawaslu juga harus memikirkan dan merumuskan teknis penyelenggaraan pemilu yang mengurangi beban mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke pusat.
Ia mengingatkan demikian karena pengalaman Pemilu 2019 yaitu banyak petugas penyelenggara pemilu yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia harus jadi pembelajaran.
Menurut Said, beban kerja penyelenggara pemilu pada Pemilu Serentak 2024 akan lebih besar. Sebab, perhelatan Pileg, Pilpres dan Pilkada dilaksanakan di tahun yang sama.
"Mempertimbangkan beban yang berat atas rencana pelaksanaan pemilu 2024, sangat perlu bagi KPU dan Bawaslu untuk merekrut penyelenggara pemilu yang sehat jasmani dan rohani, serta telah berpengalaman," tuturnya.
Said juga berharap semua pihak dalam kapasitasnya masing-masing bisa berkontribusi pada pelaksanaan Pemilu 2024 agar makin berkualitas. Dia juga meminta para calon peserta pemilu menjauhkan penggunaan strategi pemenangan dengan menghalalkan segala cara.
"Cukuplah tragedi Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2014 serta Pemilu 2019 yang membelah rakyat kita, ada kelompok cebong dan kampret. Kita jauhkan Pemilu 2024 dari penggunaan sentimen suku, agama dan ras, digantikan dengan debat jalan pembangunan dan program programnya," ujarnya.
