Keturunan PKI Bisa Jadi TNI, Ini Saran Salim Said ke Panglima Andika
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Langkah Panglima Jenderal Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan PKI bisa mendaftar jadi prajurit TNI menuai pro dan kontra. Dari suara kontra khawatir potensi kebangkitan PKI yang bisa menyusupi TNI.
Menanggapi itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Prof Salim Said menjelaskan isu ini jadi ramai karena sensitif dipandang masyarakat. Menurutnya, isu yang muncul tiba-tiba bisa membuat masyarakat sensitif terkait kekhawatiran kebangkitan PKI.
"Itu persoalannya. Jadi, artinya mestinya pernyataan Panglima itu tidak dibocorkan kepada publik," kata Salim dalam Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne yang dikutip VIVA pada Kamis, 7 April 2022.
Dia menyampaikan bahwa publik itu punya persiapan dalam merespons isu kemungkinan bangkitnya PKI. Maka itu, ia menganalisa bocornya pernyataan Panglima TNI ke masyarakat berujung kemunculan beberapa spanduk bergambar Andika terkait PKI.
Guru Besar Universitas Pertahanan, Salim Said
- tvOne
Salim menekankan masyarakat dalam waktu lama sudah biasa soal kewaspadaan terhadap PKI. Dengan pernyataan Andika maka memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
"Jadi, ini soal timing saja. Panglima itu menjalankan hukum. Tapi, ketika keadaan politik seperti itu sekarang, tidak sensitif terhadap sikap hukum yang tegas begitu maka orang bertanya. Ini ada apa? Kok mendadak bicara anak PKI bisa ikut tes?" jelas Salim.
Baca Juga: Jenderal Andika Perkasa Izinkan Keturunan PKI Bisa Jadi TNI
Namun, ia menekankan pernyataan Andika Perkasa benar secara hukum. Meski demikian, Salim menyarankan sebaiknya eks Komandan Paspampres itu minta masukan terlebih dulu ke sejumlah pihak sebelum menyampaikan sikap keputusan ke publik.
"Tapi, alangkah baik, sebelum itu dimasyarakatkan pendapat itu, beliau meminta saran masukan dari psikolog tentara. Banyak psikolog tentara," tutur Salim.
Selain itu, kata Salim, Andika juga bisa minta nasihat dari tokoh senior purnawirawan TNI yang paham sejarah dan politik. Ia bilang jangan sampai kebijakan setelag disampaikan ke publik malah timbul kecurigaan dan kegaduhan.
"Dan, banyak juga nasihat-nasihat TNI yang tahu politik. Apakah keputusan Panglima ini menguntungkan atau malah menimbulkan kecurigaan, kegaduhan masyarakat. Masyarakat tidak salah, panglima juga tidak salah. Ini soal momen," sebutnya.
