Disindir Masinton DPR Hobi 'Jalan-jalan', Begini Kata Dirjen Bea Cukai

Anggota DPR dari PDIP, Masinton Pasaribu.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

VIVA – Anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu mempertanyakan kinerja Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani yang sering melakukan kunjungan ke daerah setiap bulannya sampai sekarang. 

Bea Cukai dan Polri Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal Senilai Rp2,1 Miliar di Surabaya

Masinton mengingatkan, sejak Aslokani dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2021 lalu, ia ditugaskan khusus mempertahankan prestasi DJBC pada tahun sebelumnya yakni target penerimaan negara.

Masinton Datangi KPK

Photo :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Bea Cukai Kementerian Keuangan Resmikan Pemberlakuan 10 Alat Pemindai Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok

Selain itu, Askolani juga ditugaskan Sri Mulyani untuk dapat melanjutkan program reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta memperkuat integritas, budaya organisasi, hingga pengeluaran kelembagaan.

“Saya dapat informasi Pak Dirjen ini rajin keliling. Konsolidasi ke daerah-daerah. Dalam sebulan beberapa kali kunjungan. Pertanyaannya kalau kunjungan terus bagaimana dengan koordinasi harian dalam memimpin Ditjen Beda dan Cukai pak?” kata Masinton dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 April 2022.

Bea Cukai Morowali Musnahkan Barang Hasil Penindakan Senilai Rp3,9 Miliar

Sementara di lapangan, lanjut Politikus PDIP tersebut, butuh pengarahan Dirjen Bea dan Cukai. Seperti misalnya mengenai kalangkaan minyak goreng dan lain sebagainya. Masinton mengingatkan bahwa Indonesia merupakan penghasil minyak sawit.

“Bagaimana arahan Dirjen terkait ekspor CPO  dan segala macam kan itu butuh panduan juga pak, kalau Pak Dirjen suka keliling-keliling ke daerah, itu bagus pak, tapi perlu juga rapat-rapat rutin breufing harian yang itu juga memperkuat personil di lapangan,” kata Masinton. 

Askolani dalam kesempatannya, menjawab bahwa pihaknya telah melakukan penguatan di internal, sehingga posisi dan langkah-langkah yang dilakukan selama ini bisa konsisten, akuntabel dan transparan.

“Walaupun kami memang banyak melakukan kunjungan ke lapangan. Banyak manfaat yang kami lihat. Kami harus tau bagaimana posisi dari teman-teman abdi di Bea Cukai, apalagi dalam menghadapi pandemi,” kata Askolani. 

Askolani berdalih dalam tiap kunjungannya ke daerah, selalu mengajak jajaran pimpinan di pusat. Dia beralasan agar mereka juga mengetahui bagimana kondisi sebelum pandemi dan pada waktu pandemi. 

“Di sana tentunya dalam mengusun kebijakan, memperbaiki segala aspek di Bea dan Cukai ini harus melihat kondisi di lapangan. Alhamdulillah dari kunjungan di lapangan itu kami tahu bagaimana kapasitas Kapal kami, bagaimana mesinnya yang rusak, bagaimana SDM yang tidak pernah dipindahkan, kemudian bagaimana kondisi sarana prasarana teman-teman yang ada di pelosok-pelosok, perbatasan- perbatasan sampai ke Papua,” kata As

Hal itu, dikatakan Askolani, kemudian menjadi pengingat melakukan langkah-langkah perbaikan di Pusat. Askolani mengatakan, banyak hal yang didapatkan. Sehingga, ini menjadi salah satu proses perbaikan yang sedang disiapkan. 

“Jadi kami mainlan dua tools. Ke lapangan kami dapatkan masukan. Penguatan kepada teman-teman di lapangan yang melakukan penugasan yang sangat konsisten dan tantangan yang sangat banyak, tetapi kemudian dari situ kita melakukan banyak langkah perbaikan di pusat,” ujarnya. 

Askolani menambahkan pihaknya pada 2021 telah menyusun program reformasi keberlanjutan bea dan cukai jangka menengah. Hal itu dilakukan dengan empat pilar. 

Pertama, dari sisi integritas dan organisasi, kedua, dari sisi pelayanan, ketiga dari sisi pengawasan, dan keempat dari sisi penerimaan.

“Ini tentunya kami design setelah kami juga mendapatkan masukan dan melihat kondisi di lapangan,” imbuhnya. 
 

Pilkada Aceh 2017. (Foto ilustrasi).

Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024