Ngabalin Sering Nongol di Media, Moeldoko: Saya yang Perintahkan
- Dokumentasi KSP.
VIVA – Komisi II DPR RI mempertanyakan tugas pokok dan fungsi seorang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) seperti Ali Mochtar Ngabalin. Sebab, mereka sering muncul di media massa dan memberikan tanggapan terhadap isu-isu yang berkembang di publik.
Padahal, fungsi KSP sangat banyak, salah satunya melihat program prioritas nasional. Pun, dengan tugas hubungan percepatan pelaksanaan dan pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan dan lainnya.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Ihsan Yunus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di DPR, Senin, 4 April 2022.
"Tadi sudah disampaikan juga isu-isu yang terjadi saat ini. Dan, kita tahu Pak Moeldoko sebagai Kantor Staf Kepresidenen berdasarkan Keppres 83 Tahun 2016, mempunyai fungsi banyak sekali. Salah satunya adalah melihat program prioritas nasional, hubungan percepatan pelaksanaan dan pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan dan seterusnya," kata Ihsan.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin
- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
Meski demikian, dia menyoroti salah seorang tenaga ahli di KSP yang sering kali berbicara di ruang publik dan media. Menurutnya, walaupun isunya yang berseberangan dengan pemerintah acapkali dikomentarinya. Hal ini termasuk isu terkait dukungan Jokowi 3 periode yang pernah ditanggapi oleh Ngabalin.
"Misalnya mengenai deklarasi kepala desa untuk jabatan tiga periode. Pertanyaan kami adalah apakah memang tenaga ahli itu diperbolehkan menjadi corongnya KSP?" lanjut Ihsan bertanya.
Menurut dia, secara struktur lembaga pemerintah, seorang staf ahli biasanya memberikan masukan.Â
"Atau bukankah secara struktural memberikan masukan dulu kepada kepala KSP. Kemudian nanti Kepala KSP yang akan menjadi pusat informasi atau menunjuk juru bicara dalam fungsi diseminasi kehumasan?" ujar Ihsan.
Menanggapi pertanyaan Ihsan Yunus, Kepala KSP Moeldoko mengungkapkan hal itu merupakan perintah darinya langsung kepada yang bersangkutan.
Sebab, dia merasa tak bisa merespons semua hal di tengah banyaknya isu yang berkembang di masyarakat.
"Tenaga ahli utama apakah boleh berbicara, saya yang memerintahkan karena isu-isu yang berkembang begitu cepat dan begitu banyaknya isu. Kalau saya sendiri yang mengatasi itu tidak bisa," jawab eks Panglima TNI itu.
"Saya perintahkan seluruh tenaga ahli utama untuk berbicara dari pada ruang itu diisi oleh hal-hal yang tidak produktif lebih bagus KSP yang berbicara," jelas Moeldoko.
DPR Khawatirkan Jumlah Capres Terlalu Banyak karena MK Hapus Presidential Threshold
Ketua Komisi II DPR RI mengkhawatirkan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terlalu banyak akibat putusan MK yang menghapus presidential threshold.
