Mahfud Md Dukung Kebijakan Keturunan PKI Boleh Daftar TNI

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan terkait kondisi Desa Wadas.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Anwar Sadat

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md tak mempermasalahkan kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan warga keturunan anggota/simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai prajurit TNI.

Panglima TNI Pangkas Biaya Perjalanan Dinas, Anggaran Dialihkan ke Kesejahteraan Prajurit

Mahfud mengatakan bahwa hal itu merupakan kebijakan sepenuhnya dari Panglima TNI. Meski demikian, Mahfud berpendapat, dalam aturan yang selama ini ada memang tidak disebutkan adanya larangan bagi anak keturunan PKI.

"Ndak apa-apa, itu kebijakan Panglima. Menurut saya, memang normatifnya ndak ada kata 'keturunan' itu," kata Mahfud ketika ditemui wartawan di masjid kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Minggu, 3 April 2022.

Prabowo Tekankan TNI-Polri Harus Mengayomi dan Melindungi Rakyat Lantaran Dibiayai, Warganet: Tidak Berlaku Bagi Oknum

Pada saat proses seleksi anggota TNI, katanya, tetap ada seleksi ideologi, yang akan dipakai untuk memastikan agar anggota TNI tidak terpapar ideologi komunis. Yang pasti, seleksi itu tidak didasarkan seseorang anak keturunan anggota atau simpatisan PKI melainkan pada penerimaannya terhadap dasar ideologi negara.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa

Photo :
  • Tangkapan layar video Panglima
Oknum Anggota Terlibat Kasus Mayat Wanita Ditemukan Tewas Dalam Kontrakan, TNI AD Angkat Bicara

Mahfud menambahkan, TNI memunyai alat khusus yang dapat melihat kecenderungan ideologi seseorang dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. "TNI itu hebat lho, punya alat tes untuk tahu kecenderungan orang itu ke mana. Ada alatnya. Itu ilmiah gitu, melalui uji coba yang lama," ujarnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa meluruskan ketentuan seleksi penerimaan calon prajurit TNI dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Menurut Andika, Tap itu tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi calon prajurit TNI, melainkan melarang paham komunis. Karenanya, Andika meminta anak buahya tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi TNI sebagai wujud penegakan hukum.

Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 ini terkait dengan 'Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme'.

Pencarian Korban Usai Tabrakan Pesawat American Airlines Vs Black Hawk

Terpopuler: Trump Tuding Obama atas Tabrakan Pesawat-Heli, Prabowo Ingatkan TNI-Polri Digaji Rakyat

Tabrakan udara antara pesawat American Airlines dengan helikopter Black Hawk Angkatan Darat AS di dekat Bandara Ronald Reagan, Washington, memantik perhatian dunia.

img_title
VIVA.co.id
1 Februari 2025