PSI Sebut Lebih Baik Perbaiki SD Ambruk daripada Ganti Gorden DPR
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik keras rencana DPR yang hendak mengganti gorden perumahan DPR di Kalibata. Anggaran dalam pengadaan gorden ini menyedot dana APBN 2022 sebesar Rp48,7 Miliar.
"Kenapa DPR begitu cepat tanggap urusan pesolek begini. Sementara untuk pemenuhan hak-hak rakyat terkesan lambat?" kata Juru bicara DPP PSI, Furqan AMC, Rabu, 30 Maret 2022.
Furqan lebih jauh menilai, anggaran sebesar itu jauh lebih bermanfaat untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak di berbagai daerah.
"Kemarin saja kita dengar ada sekolah dasar ambruk di Kota Bogor, yaitu SDN Ciheuleut 1 dan Ciheuleut 2. Bahkan ada satu juta ruang kelas rusak di seluruh Indonesia yang membutuhkan prioritas anggaran ketimbang pergantian gorden rumah anggota dewan," jelas Furqan.
Apalagi, menurut Furqan, saat ini masyarakat juga sedang kesusahan. Dia menyebut banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi, antre minyak goreng hingga antre solar. Pun, harga kebutuhan pokok lainnya juga pada naik.
Renovasi rumah dinas anggota DPR di Kalibata. (ilustrasi)
- Antara/ Prasetyo Utomo
Menurut dia, dengan kondisi itu, anggota dewan lebih sensitif dan berempati sama rakyat.
“Selain itu, nilainya juga tidak masuk akal Rp 90 juta per rumah itu seperti apa sih? Dalam penelurusan kami, mestinya bisa Rp10 juta sampai Rp15 juta saja per rumah,” kata Furqan.
Diketahui dari keterangan yang tertera dalam situs LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) DPR RI, pengadaan gorden dengan kode tender 732087 ini, saat ini dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga, serta pembuktian kualifikasi. Adapun pengambilan keputusan dan pengumuman pemenang tender dijadwalkan pada 1 April mendatang.
Penjelasan Setjen DPR
Sekretariat Jenderal (Sekjen) menjelaskan polemik anggaran Rp48,7 miliar untuk gorden di rumah dinas Anggota DPR dan Rp11 miliar untuk pengaspalan di kompleks parlemen. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan pergantian gorden dan vitrase rumah dinas Anggota DPR sudah diajukan sejak 2009. Namun, anggaran tak mencukupi.
“Tiga belas tahun lalu (13) sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” kata Indra, Senin, 28 Maret 2022.
Menurut Indra, pengadaan gorden tersebut sudah menyesuaikan dengan mekanisme lelang terbuka. Pun, di dalamnya sudah ada rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sangat jelas.
“Dua kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri itu ditegaskan dalam RKS-nya," tutur Indra.
Dia menduga kabar ini jadi heboh karena dibocorin oleh pihak yang kalah lelang.
"Kemudian bocorin ke media bocorin ke aparat hukum seolah-olah ada hengki-pengki. Enggak ada hengki-pengki, enggak ada urusan begitu ya. Mau lelang apapun semua secara prosedural tim pokja unit layanan pengadaan (ULP) di DPR bekerja secara profesional,” jelas Indra.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
