Soroti UU Kedokteran Gegara Terawan Dipecat IDI, Dasco Didukung
- VIVA/Anwar Sadat
VIVA – Pemecatan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI jadi sorotan dan terus menuai kritik. Salah satu kritikan disuarakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengusulkan agar UU Kedokteran dikaji.
Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bidang Pembangunan Demokrasi, Politik dan Pemerintahan, Ilham Fadli mendukung usulan Dasco kepada Komisi IX DPE agar UU Kedokteran direvisi. Menurut dia, dengan revisi tersebut, bisa membuat IDI terkesan tidak super power.
"Kita mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang cepat merespons. Ini bukan persoalan Terawan, tetapi bagaimana masa depan dunia kedokteran kita, sehingga beliau minta kepada Komisi IX DPR RI untuk merevisi dan mengkaji secara komperhensif UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran," kata Ilham, dalam keterangannya, dikutip pada Kamis, 29 Maret 2022.
Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi, Politik dan Pemerintahan Ilham Fadli
- Istimewa
Dia mengatakan tujuan usulan Dasco tersebut untuk kebaikan masa depan profesi ahli seperti dokter. Ia  pun  menyayangkan langkah IDI, karena Terawan dianggap salah satu putra terbaik bangsa. Apalagi rekam jejaknya yang pernah jadi Menteri Kesehatan dan memiliki karya Vaksin Nusantara.
Bagi Ilham, pemecatan tersebut sebagai gambaran demokrasi sedang mengalami penurunan. Sebab, hal-hal yang tak bisa dipertanggung jawabkan dijadikan asal-asalan untuk memecat seseorang.
"Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara," tuturnya.
Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad menyoroti rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI yang memecat Terawan. Langkah itu dinilainya berbahaya bagi masa depan dunia kedokteran di Indonesia.
Politikus Gerindra itu khawatir dengan pemecatan Terawan bisa membuat dokter di Tanah Air takut untuk mencoba berinovasi dengan berbagai risetnya.
Pun, Dasco akan meminta Komisi IX DPR untuk mengkaji UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran untuk direvisi. Hal ini ia inginkan agar IDI tak menjadi organisasi profesi yang terlalu super power.
