Ganti Gorden Rumah Dinas Rp48,7 Miliar, DPR: Usulan Sejak Lama
- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan terkait anggaran Rp48,7 Miliar yang berasal dari APBN 2022 untuk mengganti gorden rumah dinas anggota DPR. Dana itu dianggarkan untuk 505 rumah dinas dengan anggaran masing-masing rumah sekitar Rp80 juta atau Rp90 juta dengan pajak.
Selain itu, juga dianggarkan Rp11 miliar untuk aspal di Kompleks parlemen. Rencana anggaran tersebut termuat dalam situs LPSE DPR RI, yang diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087.
Dasco mengatakan, anggaran itu bukan diusulkan dari anggota dewan, melainkan dari kesekjenan DPR RI. Dia berdalih, memang sudah seharusnya aspal di kompleks parlemen diganti karena sudah berlapis-lapis.
"Ini jalan di DPR sudah berkali-kali ulang dilapis-dilapis tapi kemudian diputuskan harus di aspal secara keseluruhan. Karena nanti pada bulan Juli ada delegasi sekitar 38 atau 40 negara yang akan datang ke DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
- VIVA/Anwar Sadat
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini lebih jauh mengatakan, dengan kualitas aspal di Kompleks Parlemen yang nantinya akan lebih baik, sehingga memberi kesan baik bagi Parlemen terhadap puluhan delegasi negara di dunia yang akan melakukan kunjungan.
"Ya bisa lihat sendiri nanti, aspal-aspal ini kayak gimana," kata Dasco.
Sementara itu, terkait pergantian gorden yang juga mencapai puluhan miliar, lanjut Dasco, sejak 2015 memang gorden belum pernah diganti. Kondisi gorden pun sudah usang.
"Jadi gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada. Nah karena anggaran yang tidak mencukupi kemarin-kemarin itu, sehingga kemudian diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka, itu pun atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota, bukan cuma periode ini, tapi juga periode yang lalu," kata Dasco.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
