PKS Sebut E-Voting Pemilu Berpotensi Berbahaya

Penghitungan Surat Suara Pemilu. (Foto Ilustrasi)
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahteta (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik usulan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 menggunakan internet atau e-voting. Usulan itu, katanya, sangat melompat bagi sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Anies Baswedan di Acara UGM: Nanti Kalau Pemilu Lagi, Pilih yang Benar

"Usulan yang melompat. Kita melihat negara-negara yang e-voting beberapa kembali ke manual," kata Mardani kepada wartawan, Jumat, 24 Maret 2022.

Legislator PKS daerah pemilihan DKI Jakarta ini menjelaskan, Indonesia menganut budaya gotong royong dan berkumpul bersama. Perkara kepercayaan publik akan menjadi masalah tersendiri. "Tanpa dukungan publik yang memadai, bisa berbahaya urusan e-voting," katanya.

BKSAP DPR Kutuk Tindakan Israel Blokir Konvoi Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Seharusnya, dia berpendapat, yang diusulkan dalam penyelenggaraan pemilu merupakan e-rekap sehingga bisa menjaga kepercayaan publik. Mekanisme itu bisa dijaga secara bersama.

Ilustrasi warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di Pemilu

Photo :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Tahapan Pemilu Usai, Bawaslu Tak Berhenti Perkuat Sistem Demokrasi di Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengusulkan pemungutan suara pada pemilihan umum atau pemilu 2024 diselenggarakan melalui internet atau e-voting. Dia berpendapat, pemungutan suara melalui e-voting sangat mungkin dilakukan, terlebih sudah banyak negara yang sudah menerapkan cara itu.

Johnny menyebut, penggunaan teknologi digital lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemilu.

“Pengadopsian teknologi digital dalam Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik, baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” kata Johnny pada Rabu lalu.

Rapat Paripurna DPR RI

Dibawa ke Paripurna, Ini 10 Poin Evaluasi Komisi II DPR terhadap Kinerja DKPP

Paripurna DPR RI ke-14 menyetujui laporan dari Komisi II DPR RI mengenai evaluasi terhadap kinerja pimpinan DKPP RI

img_title
VIVA.co.id
6 Maret 2025