Pemerintah Gagal Atasi Masalah Minyak Goreng, PKS Dorong Hak Angket
- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong penggunaan hak angket terkait kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng yang terjadi di masyarakat belakangan ini.
Penggunaan hak angket ini, diklaim merupakan salah satu tanggung jawab PKS untuk menjalankan fungsinya dalam menyikapi persoalan yang dialami masyarakat.
“Fraksi PKS secara resmi mengusulkan hak angket tentang kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dikutip awak media Sabtu, 19 Maret 2022.
Baca juga: Hujan di Sirkuit Mandalika, Pawang: Sesuai Permintaan Pembalap
Juzali mengatakan, dalam waktu dekat, usulan penggunana hak angket tersebut akan dikirimkan ke Pimpinan DPR.
Bersamaan dengan itu, kata Jazuli, PKS juga mengajak fraksi-fraksi lain mendukung usulan penggunaan hak angket tersebut agar mengetahui indikasi pelanggaran yang dilakukan pemerintah terkait persoalan kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng tersebut.
“Fraksi PKS mengajak seluruh anggota fraksi lain mulai dari fraksi PKS untuk mengusulkan dibentuknya Pansus Hak Angket. Insyaallah fraksi PKS akan segera membuat surat resmi kepada Pimpinan DPR,” kata Jazuli.
Fraksi PKS, lanjut Jazuli, menyebut pemerintah gagal mengatasi gejolak pasokan dan harga minyak goreng yang sudah berlangsung berbulan-bulan dan telah menyengsarakan masyarakat luas.
Stok minyak goreng di Ratu Swalayan, Kota Malang.
- VIVA/Lucky Aditya (Malang)
"Berbulan-bulan rakyat berteriak dimana-mana soal kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Sayangnya pemerintah seperti angkat 'bendera putih'. Menteri Perdagangan jelas mengatakan tidak bisa mengontrol harga minyak goreng akibat ulah mafia. Kebijakan pemerintah mencabut HET justru melambungkan harga minyak goreng tanpa kontrol di pasaran. Ini menunjukkan negara telah gagal,” ujarnya.
Jazuli menambahkan rakyat mengeluh karena minyak goreng langka di pasaran dan harga melambung tinggi hingga Rp24.000 lebih dari harga normal Rp13.000-Rp14.000. Belakangan setelah pemerintah memutuskan untuk mencabut HET, minyak goreng mulai muncul di pasar tetapi harga makin melambung tinggi.
“Hal ini menguatkan dugaan bahwa minyak goreng ditimbun oleh mafia menunggu momentum harga yang tidak dikontrol pemerintah. Janji pemerintah menjamin stok minyak goreng subsidi di pasaran pun tidak terbukti,” imbuhnya.
Setuju dengan Prabowo Pilkada Lewat DPRD: Saatnya Dievaluasi secara Menyeluruh
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya melempar usulan Pilkad dipilih DPRD.
