Besok, DPR Gelar Raker dengan Mendag soal Minyak Goreng

Mendag M Lutfi sidak pabrik minyak goreng bersama Kapolri Jenderal Sigit Prabowo
Sumber :
  • VIVA/Willibrodus

VIVA – Pimpinan Komisi VI DPR RI menyebut Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi hadir dalam rapat kerja terkait kelangkaan minyak goreng, Kamis besok, 17 Maret 2022.

"Iya, besok (raker dengan mendag). Insha Allah (Mendag) hadir," kata Ketua Komisi VI DPR, Faisol Riza dikonfirmasi awak media, Rabu, 16 Maret 2022.

Faisol mengatakan agenda rapat besok beragenda tunggal membahas kelangkaan minyak goreng di pasar. Komisi VI DPR sebagai mitra kerja Kementerian Perdagangan akan minta keterangan terkait kelangkaan minyak goreng.

Faisol Riza.

Photo :
  • Syaefullah/VIVA.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya sudah menjalankan fungsi pengawasan terkait kelangkaan minyak goreng. Bahkan, ia bilang DPR sudah dua kali memanggil Mendah Lutfi. Namun, yang bersangkutan tak bisa hadir. 

“Sekedar informasi bahwa DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah dua kali menteri perdagangan diundang dalam rapat konsultasi yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain,” kata Dasco dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022. 

Dasco menyayangkan Mendag Lutfi tidak hadir. Apalagi agenda soal minyak goreng ini sangat penting. Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini minta Lutfi bisa hadir jika dipanggil DPR.

Namun, bila Lutfi juga tak hadir, maka menurutnya DPR bakal menggunakan kewenangannya untuk memanggil paksa yang bersangkutan. 

Ahmad Yohan: Kebijakan Prabowo Luar Biasa demi Swasembada Pangan, DPR akan Mengawal

"Aabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR,” ujarnya.

Komisi II DPR Paling Banyak Terima Aduan soal Pemilu dan Mafia Tanah selama 2024
Anggota DPR Fraksi PDIP Muhammad Rifqinizamy Karsayuda

DPR Khawatirkan Jumlah Capres Terlalu Banyak karena MK Hapus Presidential Threshold

Ketua Komisi II DPR RI mengkhawatirkan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terlalu banyak akibat putusan MK yang menghapus presidential threshold.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025