Ingatkan Pemerintah, DPD: Dukungan Publik ke IKN Nusantara Turun

Rabu, 16 Maret 2022 - 15:38 WIB

Oleh :

Hardani Triyoga,

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Sumber :

DPD RI

VIVA – Dukungan publik terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menurun berdasarkan analisa Big Data yang digunakan DPD RI. Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mengungkap data tersebut dengan membandingkan periode Januari 2022.

Baca Juga :

Gus Yahya: Masyarakat Perlu Dengar Penjelasan Pemerintah soal PPN 12 Persen

"Dari analitik big data kami, tingkat kesukaan atau antuasiasme publik melalui media sosial terhadap IKN Nusantara turun menjadi 33 persen dibandingkan pemantauan yang dilakukan pada periode Januari 2022, yang mencapai sekor 48 persen,” kata La Nyalla, Rabu, 16 Maret 2022.

Menurut senator asal Jawa Timur ini, pada periode Januari 2022, media sosial diramaikan oleh berbagai kritik media terhadap IKN Nusantara. Kritik ini terkait isu lingkungan hidup, penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), mahalnya harga lahan dan isu kedaulatan.

“Walau banyak kritik, nyatanya dukungan masyarakat terhadap IKN Nusantara sangat tinggi saat itu. Hal ini dikarenakan masyarakat mendukung IKN Nusantara dalam rangka pemerataan pembangunan,” jelas La Nyalla.

LaNyalla menambahkan berdasarkan analitik big data, penurunan dukungan publik terjadi akibat persoalan ekonomi rakyat. Hal ini terutama karena kondisi kelangkaan minyak goreng dan belum ada titik terang dari pemerintah untuk mengatasinya.

Presiden Jokowi dan Sejumlah Menteri Kabinet di Titik Nol IKN

Photo :

Sekretariat Presiden

Menurut dia, kelangkaan minyak goreng ini mesti jadi fokus perhatian pemerintah.

“Ada banyak masalah ekonomi masyarakat, tetapi minyak goreng yang langka dan mahal adalah fokus utama rakyat kecil saat ini,” tuturnya.

Berdasarkan alasan tersebut, La Nyalla menunggu langkah konkret Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran.

“Presiden harus segera membenahi masalah ini sesegera mungkin dan jangan sampai berlarut-larut. Karena akan mengganggu dukungan masyarakat terhadap proses pembangunan lainnya, termasuk IKN Nusantara," katanya.