Luhut Tak Mau Buka Big Data 110 Juta Rakyat Ingin Pemilu Ditunda
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan tanggapan mengenai adanya sejumlah pihak yang memintanya membuka big data soal 110 juta rakyat ingin pemilu 2024 ditunda. Luhut mengaku punya data terkait itu namun ia tak mau membukanya ke publik.
Menko Marves, Luhut Pandjaitan.
- Instagram @luhut.pandjaitan
Benar-benar Ada Bukan Kebohongan
Luhut mengatakan saat ini teknologi berkembang cukup pesat untuk mendapatkan data tersebut. Dia juga menegaskan data yang dimiliki benar-benar ada bukan sekadar kebohongan saja.
"Ya pasti ada lah (big data), masa bohong. Tapi janganlah (dibuka ke publik), buat apa dibuka," kata Luhut kepada wartawan yang dikutip Rabu, 16 Maret 2022.
Luhut menjelaskan mengenai apa yang pernah dikatakannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, pernyataan terkait penundaan pemilu itu disampaikan karena melihat kondisi di masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.
Baca juga: Cak Imin Masih Ngotot Usul Tunda Pemilu 2024
Kondisi Sudah Mulai Tenang
Saat ini kondisi sudah mulai tenang tanpa adanya gejolak politik. Maka dari itu, menurutnya, banyak masyarakat kalangan bawah ingin kondisi ini tetap terjaga.
"Yang saya tangkap ya, saya boleh benar boleh enggak benar. Sekarang kita tenang-tenang kok, yang kedua kenapa duit segitu besar untuk pilpres mau dihabisi sekarang. Kita kan masih sibuk dengan COVID-19, keadaan masih begini, dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan, kenapa kita mesti terburu-buru," ujarnya.
Lagipula, tambah Luhut, terkait penundaan Pemilu 2024 itu memerlukan proses yang panjang. Karena terlebih dahulu harus meminta persetujuan kepada DPR dan juga MPR.
"Itu kan semua berproses, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR ya bagus. DPR enggak setujunya berhenti, kalau sampai di DPR setuju, sampai ke MPR enggak setuju, ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita. Kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" katanya.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
