Tolak Tunda Pemilu, Masinton Minta Menteri Jokowi Kerja Sesuai Tupoksi
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA – Politikus PDIP Masinton Pasaribu meminta menteri menteri di kabinet Joko Widodo atau Jokowi bekerja sesuai tupoksinya. Dia mengkritik demikian karena munculnya isu penundaan Pemilu 2024 yang dikaitkan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.Â
"Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan tupoksinya. Ranah politik itu, ya, ranah partai politik," kata Masinton saat menyampaikan interupsi dalam Parpurna ke-17 masa persidangan IV tahun 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022.
Masinton merasa saat ini negara seakan hanya diatur beberapa orang saja. Dia mengatakan DPR mesti bisa mengingatkan ke elemen pemerintah.Â
"Ada indikasi penyabutan demokrasi, demokrasi yang saya rasakan hari ini didesain dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog. Tapi memaksakan, ini yang menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen-elemen dalam pemerintah," tutur Masinton.
Penghitungan surat suara Pilpres 2019 (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
Dia khawatir kalau dibiarkan maka akan berdampak buruk terhadap demokrasi. Kata Masinton, jangan sampai ke depan, demokrasi di Tanah Air dikangkangi.
"Kalau ini dibiarkan, akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demorkasi itu akan dikangkangi," tutur Masinton.Â
Kemudian, ia juga meminta DPR RI bisa mengkritisi elit-elit partai politik di pemerintahan yang terus mengupayakan penundaan Pemilu 2024.Â
"Ini yang menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen-elemen dalam pemerintah," ujar Masinton.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim memiliki big data terkait 110 juta netizen yang setuju dengan usulan penundaan Pemilu 2024. Namun, klaim Luhut itu justru menuai kritik. Bahkan, big data itu mengundang pertanyaan. Luhut pun ditantang untuk berani mengungkap big data sebenarnya.
Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.
