Cak Imin Masih Ngotot Usul Tunda Pemilu 2024
- Istimewa
VIVA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, masih ngotot mengusulkan wacana penundaan pemilu 2024. Cak Imin menegaskan sikap partainya masih sama sampai saat ini.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
- Istimewa
Belum Berubah Sikap
“Ya masih lah (pada usul penundaan pemilu 2024). Belum (berubah sikap),” kata Cak Imin kepada awak media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022.
Dalam Koridor Konstitusi
Cak Imin mengklaim pihaknya mengusulkan tunda pemilu 2024, dalam koridor konstitusi. Karena itu, dia membantah wacana yang pihaknya gulirkan itu menentang peraturan.
“Ya, kami juga taat konstitusi. Jadi usulan itu kan dalam koridor konstitusi,” kata Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR.
Lobi-lobi Politik
Cak Imin menambahkan PKB masih menunggu para Ketum Parpol menyatakan tegas mengenai wacana penundaan pemilu tersebut. Dia juga mengaku masih melakukan lobi-lobi politik.
“Kami masih menunggu ketum-ketum (parpol). Tentu saja (dengan lobi-lobi politik),” katanya.
Masyarakat Patut Curiga Soal Big Data
Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan bahwa masyarakat patut curiga terkait klaim Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan soal big data dari 110 juta masyarakat pengguna medsos menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.
- Repro Youtube Sekretariat Presiden.
Untuk itu, kata dia, Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan harus berani tanggungjawab dengan membuka klaim big data tersebut kepada publik.
"Jadi, persoalan big data itu perlu dibuka kepada publik, big data seperti apa yg dimaksudkan? Kalau basicnya adalah media sosial orang patut dicurigai patut diduga memiliki lebib banyak satu akun mayoritas hampir lah," kata Awiek, begitu Achmad Baidowi karib disapa.
Mengacu pada Konstitusi
Awiek menambahkan terkait wacana penundaan Pemilu 2024 pihaknya tidak mengacu pada survei dan big data sebagaimana diklaim sejumlah politikus. Menurutnya, PPP akan tetap mematuhi konstitusi atau UUD 1945.
"Yang mana mengamanatkan bahwa pemilu dilakukan lima tahun sekali dan masa jabatan presiden adalah masa jabatannya sekali dan bisa dipilih sekali lagi," kata anggota Komisi VI DPR fraksi PPP ini.
Minta Luhut Beri Penjelasan
Atas dasar itu, Awiek meminta Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan untuk memberikan penjelasan soal bid data yang dimaksud hingga mengklaim banyak masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
"Sebaiknya Pak Luhut menyampaikan data saja secara gamblang yang beliau katakan di salah satu channel Youtube itu, jelaskan aja ke publik mana basisnya seperti apa supaya clear persoalan ini," katanya.
