Andri Arief Kritisi Luhut soal Pendukung Demokrat Minta Pemilu Ditunda

VIVA – Partai Demokrat heran dengan klaim dari Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan mengenai pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP, mendukung penundaan Pemilu 2024.  

"Dalam survei internal kami para pemilih demokrat menghendaki 2024 ada Pemilu. Jadi kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut," kata Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief kepada awak media, Sabtu, 12 Maret 2022.

Kendati begitu, Andi Arief juga menyebut bila data yang diklaim Luhut Panjaitan itu benar, wacana penundan Pemilu 2024 itu tidak boleh diikuti. Pasalnya, terang Andi, itu bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden. 

"Kalaupun benar ada survei berbeda versi Pak Luhut, menurut Partai Demokrat itu keinginan yang tidak boleh diikuti. Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah," kata Andi Arief. 

Sebab, lanjut Andi Arief, soal pembatasan masa jabatan ini sikap Ketua Majelis Tinggi Partai sekaligus Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tegas patuh pada konstitusi. Walaupun, tingkat kepuasan publik terhadap SBY saat itu masih sangat tinggi. 

"Tahun 2013 kepuasan pada Bapak SBY sekitar 74 persen. Saat 20 Oktober meninggalkan Istana, kepuasan pada Pak SBY mencapai 72 persen. SBY dianggap berhasil dan mendapat apresiasi rakyat.  Apakah saat itu ada keinginan rakyat perpanjang jabatan SBY? menurut survei kami ada. Tapi tidak kami publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode. Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY," kata Andi Arief. 

Sebelumnya, Luhut mengklaim bahwa pemilih dari Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Luhut mengklaim survei itu didapat dari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. 

Meskipun sejauh ini, Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP tegas menolak usulan penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. 

"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini," kata Luhut di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat, 11 Maret 2022.

Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan

Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.

VIVA.co.id

20 Desember 2024