PKS Kecam Dubes Ukraina Surati Presiden: Enggak Punya Akhlak
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam langkah Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin yang mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyusul krisisi keamanan di negeri Vasyl akibat perang dengan Rusia.
Dalam wawancara eksklusif dengan The Interview di Jakarta, Rabu, 9 Maret 2022, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menilai langkah Vasyl itu tidak mencerminkan langkah diplomatik seorang duta besar. Sebab, tak selayaknya duta besar negara lain menyurati langsung presiden negara lain, bahkan meskipun berkaitan dengan masalah kemanusiaan akibat perang.
"Kalau saya melihat, bahasa Duta Besar Ukraina untuk Indonesia itu bahasa yang tidak punya sopan santun terhadap bangsa Indonesia, kepada negara kita. Saya tidak setuju," katanya.
Salim mengaku mengerti kesulitan yang dihadapi Ukraina sekarang yang mungkin saja terjadi perselisihan di antara elite politik negeri itu. Tetapi, langkah menyurati presiden negara lain, apalagi tanpa melalui Kementerian Luar Negeri, merupakan satu kesalahan.
Dubes Ukraina untuk RI Vasyl Hamianin saat konferensi pers virtual
- VIVA/Natania Longdong
Dia bahkan menilai muatan dalam surat terbuka Vasyl seolah-olah "mengajari pemimpin kita, seakan-akan dia mau ngatur". Dia mengingatkan, seorang duta besar tidak boleh menyurati langsung presiden negara lain, melainkan harus melalui aturan dan prosedur resmi yang dipahami oleh dunia internasional, yakni lewat Kementerian Luar Negeri.
"... Bukan seenaknya saja dia mengatur negeri kita. Dari situ saya mulai mengerti bahwa mereka ini enggak punya akhlak dan sopan santun," ujarnya.
Duta Besar Vasyl Hamianin menyatakan telah mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo menyusul invasi Rusia terhadap negaranya. Ukraina, katanya, sedang berjuang melawan serangan tak beralasan dan tak dapat dibenarkan dari Rusia sehingga kondisi negaranya sekarang ibarat sedang berada di ujung tanduk.
Vasyl, dalam suratnya, berharap pemerintah Indonesia turut berbicara dan menentang "kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mengutuk keras Rusia dan Putin". Dia lantas menantang, "Apakah Yang Mulia siap untuk tetap diam sementara orang Indonesia menderita pula?"
"Saya berharap Pemerintah Indonesia berani mengecam agresi Rusia dan mendukung Ukraina--serta seluruh dunia--dalam melawan invasi, layaknya Yang Mulia mengharapkan negara-negara asing pada tahun 1945-1949 menyuarakan dengan lantang dukungannya terhadap Indonesia."
