PKS Pikir-pikir Mau Koalisi Lagi Gerindra: Kita Sudah Ditinggal 'Kan
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berterus terang telah membidik sejumlah nama tokoh untuk diusung sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden, di antaranya Anies Baswedan yang sekarang menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Ganjar Pranowo yang sekarang sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Namun, sebagaimana dikatakan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dalam wawancara eksklusif dengan The Interview di Jakarta, Rabu, 9 Maret 2022, PKS menyadari harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan capres-cawapres, terutama kalau syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) masih 20 persen.
Berdasarkan hasil pemilu 2019, perolehan suara nasional PKS hanya 8.21 persen, yang berarti memerlukan lebih dari sebelas persen suara untuk pencalonan. Syarat itu dapat dipenuhi melalui koalisi atau gabungan beberapa partai politik.
Meski mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai lain untuk menjajaki peluang koalisi, Salim tak menyebut nama Partai Gerindra, partai yang dalam dua kali pemilu presiden--2014 dan 2019--menjadi teman koalisi.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Presiden PKS, Sohibul Iman.
Ketika ditanya tentang peluang untuk mempertahankan koalisi dengan Gerindra, Salim menjawab, "Kita lihat nanti, apakah masih bisa dipertahankan, ataukah sudah tidak ada lagi pertahanan di situ". Lagi pula, katanya, "kita sudah ditinggal juga 'kan. Kita ditinggal sendirian".
Salim mengulas sedikit saat-saat Partai Gerindra memutuskan untuk mengakhiri jalinan koalisi dengan PKS beberapa bulan setelah pemilu 2019. Pimpinan Partai Gerindra, katanya, memang berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk memberitahukan langkah mereka bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo waktu itu.
"Komunikasi ada. Namanya juga sama-sama di [pemilu presiden] 2019. Berdiskusi. Ngobrol. Ya, namanya partai, masing-masing punya strategi, punya tim, punya perencanaan--ya, bebas," katanya.
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan
Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.
