Anggaran Pemilu 2024 Belum Disetujui padahal Verifikasi Parpol Segera

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan anggaran Pemilu 2024 paling lambat mesti disahkan bulan ini karena jika tidak akan mempengaruhi salah satu proses terpenting, yaitu verifikasi partai politik.

Pengamat pemilu menyebut penetapan anggaran merupakan "bukti konkret penyelenggaraan pemilu" di tengah polemik penundaan pemungutan suara.

Tiga bulan lagi, tepatnya pada Juni, KPU dijadwalkan memulai persiapan pemilu. Lalu pada Agustus, verifikasi partai politik akan dimulai.

Pada tahap itu, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan "diperlukan biaya untuk menyelesaikan dan menyelenggarakan tahapan tersebut".

"Kalau nanti RDP (rapat dengar pendapat) disetujui, banggar menyetujui, pemerintah menyetujui, tinggal nanti dikucurkan saja sesuai dengan permohonan kita tahun per tahun, tapi waktunya harus segera. Paling tidak bulan ini untuk segera bisa disetujui, disepakati, dan disahkan," kata Ilham saat dihubungi BBC News Indonesia, Rabu (09/03).

Sebelumnya, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun. Jumlah itu dinilai terlalu besar. Oleh sebab itu KPU melakukan rasionalisasi dan mengajukan angka Rp76,6 triliun.

Jumlah tersebut akan dibahas bersama DPR dan pemerintah setelah masa reses, yang berakhir pada 11 Maret.

Meskipun demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya menyetujui anggaran KPU yang sampai Rp86 triliun karena menyadari kebutuhan yang "sangat besar".

Kabar soal anggaran Pemilu 2024 yang belum disepakati DPR dan pemerintah bergulir di tengah ribu-ribut penundaan pemilu. Di sisi lain, KPU sudah menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024. Pemerintah dan DPR juga setuju.