Bambang Susantono Santer Bakal Jadi Kepala IKN, Begini Respon DPR
- VIVA / Anwar Sadat
VIVA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum mendapat informasi soal nama Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, Kepala Otorita IKN merupakan sesuatu yang mendesak untuk segera diputuskan Presiden Jokowi.
“Sampai hari ini saya belum dapat informasi,” kata Sufmi Dasco di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Maret 2022.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
- VIVA/Anwar Sadat
DPR, kata Sufmi, bakal mendukung keputusan Presiden Jokowi soal Kepala Otorita IKN yang dipilih. Menurut Ketua Harian Partai Gerindra tersebut, keberadaan Kepala Otorita IKN penting untuk memastikan proyek pembangunan IKN berjalan lancar.
“Karena ini katanya kebutuhan yang mendesak, ini mungkin ada perkembangan dari Presiden untuk juga segera agar semua bisa berjalan dan itu ya kita dukung aja,” kata Sufmi.
Diketahui, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menyebutkan Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Untuk pertama kalinya, Kepala Otorita IKN dan wakilnya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lama 2 bulan setelah UU IKN diundangkan. Hal ini berarti Kepala Otorita IKN pertama bisa ditunjuk langsung oleh Jokowi tanpa harus berkonsultasi dengan DPR terlebih dahulu.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal segera melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu atau lusa (Kamis).
"Ada kemungkinan 1-2 hari ini. Tapi belum bisa saya pastikan," kata Wandy Tuturoong kepada wartawan, Selasa, 8 Maret 2022.
Saat ditanya sosok Kepala Otorita IKN yang dipilih Jokowi, Wandy enggan membeberkannya. Karena yang menentukan adalah Presiden Jokowi, dan bisa saja berubah sewaktu-waktu sesuai keputusan Presiden.
"Kalau saya ngomong A, takutnya jadi B. Tunggu saja," kata Wandy Tuturoong.
Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
