PDIP Sebut Penundaan Pemilu Bakal Ciptakan Krisis
- PDI Perjuangan
VIVA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan tidak ada hal mendesak bagi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri juga memandang Perppu untuk menunda Pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.
"Kalau Perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi, berkaitan dengan penundaan pemilu itu, kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen," kata Hasto saat ditanya awak media, Rabu, 9 Maret 2022.
Hasto juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi COVID-19. Dia juga melihat Presiden Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.
"Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan, menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," lanjut Hasto.
VIVA Militer: Megawati Soekarnoputri
- Britannica
Bagi PDIP, klaim Hasto, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Politikus asal Yogyakarta itu menyampaikan hal itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.
"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini. Kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," kata Hasto.
Dia juga menyatakan periodisasi presiden per lima tahun dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepimimpinan nasional di Indonesia. Para kandidat berproses dari bawah ke atas.
"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi, ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” imbuh Hasto.
Usulan penundaan Pemilu 2024 disuarakan sejumlah ketum parpol seperti Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
