Ketum PAN Zulhas Bantah Ketemu Jokowi Bahas Reshuffle Kabinet
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan bakal melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.
Salah satunya mencuat reshuffle karena Jokowi dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas. Dikonfirmasi itu, Zulhas membantah kabar tersebut.
"Tidak benar (melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi)," kata Zulhas, kepada awak media, Senin, 7 Maret 2022.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pun menepis kabar pertemuan Zulhas dengan Jokowi. Dia menegaskan, Zulhas selama pekan kemarin melakukan konsolidasi di Jawa Tengah untuk persiapan Pemilu 2024.
"Berita itu tidak benar, karena dalam sepekan kemarin Ketua Umum road show konsolidasi kader dan pemantapan persiapan pemilu di Jawa Tengah. Keliling ke seluruh kabupaten/kota untuk bertemu dengan basis konstituen dan pengurus partai," kata Viva Yoga.
Zulhas bersama mantan Ketum PAN
- Istimewa
Menurut Viva Yoga, PAN sebagai partai koalisi bakal tetap berkomitmen membantu kinerja Pemerintahan Jokowi. Hal ini terutama soal percepatan pemulihan ekonomi.
"Sebagai partai koalisi pemerintah, PAN tetap konsisten dan berkomitmen untuk membantu pemerintahan Presiden Jokowi dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan kesehatan rakyat," imbuhnya.
Isu reshuffle di tengah pandemi pernah mencuat pada akhir 2021. Saat itu, kader PAN diisukan bakal dapat jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Terkait itu, elite PAN mengatakan jika memang kader partai dibutuhkan maka pihaknya siap merekomendasikan nama. Namun, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Tentu kalau ada reshuffle, kalau Pak Jokowi minta kader PAN, tentu kita usulkan nama yang diminta oleh Pak Jokowi," kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, 30 November 2021.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
