Presiden PKS Tolak Penundaan Pemilu 2024
- Dok. PKS
VIVA - Partai Keadilan Sejahtera dengan tegas menolak rencana pemerintah Indonesia menunda pemilu serentak tahun 2024. Rencana ini, bukan saja PKS saja yang menolak tapi hampir seluruh partai tanah air ini juga ikut menolak.
Pemilu Tetap 2024
Hal itu diungkapkan oleh Presiden Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Ahmad Syaikhu, dalam pidatonya pada acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PKS Sumatera Utara 2022 di Hotel Le Polonia, Kota Medan, Jumat malam, 4 Maret 2022.
"Oleh karena itu, komitmen kita dorong untuk tetap melaksanakan Pemilu 2024. Tentu sekali PKS tidak setuju, PKS tidak sepakat, PKS menentang Pemilu penunda pada tahun 2024," kata Ahmad Syaikhu.
Baca juga: Heboh Usulan Pemilu 2024 Ditunda, Irma Nasdem: Jebakan Batman
Pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu Sudah Sepakat
Syaikhu menilai pemilu serentak sendiri sudah disepakati dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi II DPR, KPU dan Bawaslu.
"Penyelenggara negara baik itu KPU, Bawaslu, Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri menyepakati tahun 2024, pada bulan Februari akan melaksanakan pemilu serentak," kata Syaikhu.
Syaikhu mengungkapkan PKS juga sudah menyelesaikan musyawarah majelis syuro ke-6. Dari musyawarah itu ada beberapa poin harus dilaksanakan bersama secara nasional hingga ke tingkat daerah.
"Dari hasil musyawarah itu. Kita mendapatkan poin-poin penting. Kemudian, dilakukan sosialisasi. Selanjutnya, rapat kerja nasional. Dengan ada momentum nasional, Insha Allah kita semakin solid," kata Syaikhu.
Syaikhu menambah tahun 2022, sebagai momentum konsulidasi nasional dan daerah untuk mendapatkan dukungan strategis.
Presidential Threshold Dihapus Minimalkan Politik Transaksional, Menurut Pengamat
Pengamat politik menyatakan putusan MK terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold meminimalkan terjadinya politik transaksional.
