Kritik Usulan Penundaan Pemilu, Denny JA Bilang Tak Masuk Akal
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA – Usulan penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan sejumlah pimpinan partai politik karena alasan pandemi COVID-19 dinilai tak masuk akal. Sebab, faktanya kondisi di Tanah Air saat ini perlahan mulai membaik.
Demikian disampaikan pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Dia mengatakan alasan penundaan Pemilu yang sama dengan perpanjang masa jabatan Presiden Jokowi tak punya alasan kuat.
Menurut dia, menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan menunda Pemilu 2024 justru bertentangan dengan data. Alasan itu ditolak oleh fakta.
"Jelas sudah. Clear. Bukti menujukkan situasi COVID-19 di Indonesia, juga di dunia justru sekarang semakin aman," kata Denny dalam keterangannya, Sabtu, 5 Maret 2022.
Dia mengatakan Pemilu bisa saja ditunda jika kondisi darurat. Ia mencontohkan seperti Ukraina yang saat ini sedang dilanda perang.
Pendiri LSI Denny JA
- VIVA/M Ali Wafa
Bagi dia, prioritas utama rakyat di Ukraina untuk bertahan hidup. Berat dan nyaris mustahil jika menyelenggarakan Pemilu seperti di era normal.
Denny pun merujuk data dunia dari laman Worldometers.info. Menurutnya, pada Maret 2022, jumlah kematian karena Covid-19 kurang dari 500 orang per hari.
Pun, puncak kematian per hari di Indonesia terjadi ada Agustus 2021. Saat itu, di Tanah Air yang meninggal dunia per hari tercatat sekitar 2 ribu orang.
Dia mengatakan tak masuk akal COVID-19 dijadikan alasan untuk menunda pesta demokrarsi 5 tahunan. Sebab, situasi saat ini sudah membaik.
Begitu juga jika alasan kondisi ekonomi. Apalagi merujuk pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa ekonomi Indonesia terus membaik.
Denny menduga para elite politisi penggagas isu penundaan Pemilu seolah membela Jokowi. Padahal, mereka menjerumuskan Jokowi.
Dia khawatir nanti sejarah justru akan paling menyalahkan Jokowi. Alasannya, ia dianggap tak cukup berbuat untuk mencegah para pendukungnya bermanuver menunda pemilu.
Kemudian, ia menambahkan lagi Pemilu dilarang ditunda. Kata dia, kecuali bila alasan sangat darurat.
Namun, ia menekankan untuk kasus Indonesia saat ini tak cukup alasan bisa menunda Pemilu. Ia menyarankan agar elite politik di Tanah Air menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024.
“Karena tak cukup alasan, sebaiknya para politisi menghentikan manuvernya untuk menunda pemilu, dari tahun 2024 ke 2027. Memperpanjang- panjang kekuasaan tanpa alasan yang cukup akan dicatat sejarah sebagai skandal politik," tuturnya.
