Sebut Banyak yang Dukung Pemilu 2024 Diundur, Cak Imin Ungkap Buktinya

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, diketahui mengusulkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diundur beberapa tahun. Setelah melontarkan pemikiran tersebut, dia mengklaim sudah banyak orang yang setuju dengan usulan tersebut.

Sebab dia menegaskan, pernyataan tersebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, dikutip Minggu 27 Februari 2022.

Menurut Muhaimin, perubahan data terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.

"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," ujarnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Photo :
  • Istimewa

Dia mengakui temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut dia, fakta politik survei terbaru menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi tinggi yaitu 73 persen.

DPR Dorong Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

"Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak beriringan dengan persetujuan penundaan pemilu, sekitar 60 persen tidak setuju dan 40 persen mendukung," ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu adalah atas inisiatif dirinya, agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik tidak terganggu dengan pelaksanaan pemilu.

Bawaslu RI Imbau Pengawasan Pilkada Harus Santun dan Riang Gembira

Muhaimin tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak atas usulan tersebut karena semua tergantung presiden dan para pemimpin partai politik. (Ant)

Mahfud Md Nilai Demokrasi dan Hukum Indonesia Berada pada Situasi yang Tepat
Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna.

Soal Gaji Guru dan Bansos jadi Pembahasan Presiden Prabowo saat Panggil Para Menterinya

Presiden Prabowo Subianto memanggil para menterinya di Kabinet Merah Putih, ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 26 November 2024. Soal bansos dibahas, juga gaji guru

img_title
VIVA.co.id
26 November 2024