PAN Putuskan Setuju Pemilu 2024 Ditunda
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan setuju dengan adanya usulan Pemilu 2024 diundur. Dengan begitu, maka jabatan Presiden Joko Widodo yang harusnya tuntas di 2024, diperpanjang.
Keputusan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 25 Februari 2022.
"Kami memutuskan setuju pemilu ditunda," kata Zulkifli Hasan.
Zulhas, begitu Zulkifli Hasan karib disapa, menjelaskan bahwa banyak faktor yang memang mengharuskan Pemilu 2024 ditunda sementara.
"Pertama, alasannya itu pandemi yang belum berakhir. Itu memerlukan perhatian kesungguhan keseriusan untuk menangani," kata dia.
Kemudian, ungkap Zulhas, perekonomian nasional belum membaik karena pertumbuhannya rata-rata masih 3 sampai 3,5 persen. Ditambah lagi, situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih secara utuh.
Selain itu, kata dia, perkembangan situasi global terakhir, baik ekonomi juga konflik antara Rusia dan Ukraina akan berdampak pada harga minyak dunia. Itu bakal sangat berpengaruh terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
"Pemilu ini biayanya besar. Terakhir itu naiknya itu 180 atau Rp90 triliun dari 400 naiknya luar biasa," kata Zulhas.
Kepuasan Pada Jokowi Lebih 70 Persen
Selanjutnya, menurut Wakil Ketua MPR tersebut, keberlangsungan program-program utamanya pembangunan. Karena pandemi hampir dua tahun lebih ini banyak yang tertunda. Selain itu, berdasarkan survei bahwa 70 persen publik merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Menurut Zulhas, angka kepuasan itu sangat tinggi.
"Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur," ujarnya.
Zulhas menambahkan, selanjutnya pihaknya akan berkomunikasi dengan partai-partai koalisi lainnya untuk membahas soal penundaan Pemilu 2024 ini.
"Juga dengan berbagai kalangan, dengan ormas yang tentu kelompok elite politik lainnya," imbuhnya.
Evaluasi Pelaksanan Pemilu 2024, DPR Mau Bikin Omnibus Paket Politik
Setidaknya ada tiga paket UU politik yang dipertimbangkan dalam omnibus politik itu.
