Bola Liar Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda, Lobi Parpol dan Jokowi
- Istimewa
VIVA – Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mengemuka. Kalau sebelumnya Bahlil Lahadalia, kali ini, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan usulan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama 1-2 tahun. Tidak main-main, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bahkan siap melobi para pimpinan partai politik hingga Presiden Joko Widodo.
"Semoga, usulan saya ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden, bagaimana apakah bisa? ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Ini usulan saya," kata Cak Imin kepada awak media di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022.
Usulan kontroversial Cak Imin terkait penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama 1 tahun atau 2 tahun didasarkan pada momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.
Menurut dia, pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu ini, mulai tampak ada tren perbaikan ekonomi yang cukup positif.
"Saya menerima para pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting, intinya prospek ekonomi kita pascapandemi. Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda 1 atau 2 tahun," ujarnya
Mantan Menteri Tenaga Kerja itu mengatakan bahwa para pelaku usaha memberikan masukan penting, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimistis dan memiliki kecenderungan positif yang luar biasa. Mereka memperkirakan akan banyak momentum ekonomi untuk pemulihan terhadap dua tahun pandemi yang tidak efisien.
Sejak 2021 dilakukan restarting ekonomi yang menurut penilaiannya cukup bagus dan ke depan akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat. Selain itu, juga akan ada peluang untuk bangkit lebih baik daripada negara-negara mana pun.
Dari masukan para pakar dan hasil kunjungannya ke berbagai daerah, lanjut dia, mengalami masa-masa dua tahun dibilang inefisien karena pandemi dan stagnasi kegiatan sosial, politik, pendidikan dan ekonomi masyarakat, terutama yang paling terpukul adalah UMKM yang mengalami masa sulit.
Menurut dia, prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat positif ke depan tidak boleh diabaikan sehingga Pemilu 2024 yang rencananya pada tanggal 14 Februari 2022 jangan sampai mengganggu prospek ekonomi yang sudah berlangsung cukup baik saat ini.
Ia menilai pelaksanaan pemilu biasanya ada tiga kondisi, yakni: pertama, para pelaku ekonomi itu melakukan pembekuan, menunggu, dan menghentikan agresivitas ekonomi.
Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan biasanya mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu suasana dan momentum perbaikan ekonomi yang sangat bagus, apalagi pasca-G20. Ketiga, lanjut dia, pemilu juga dikhawatirkan bisa terjadi eksploitasi ancaman konflik.
Atas dasar itu, Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda 1 tahun atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, kemudian tidak terjadi pembekuan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun pandemi.
Polemik Bahlil
Diketahui, Cak Imin bukan yang pertama melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024. Sebelum dia, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga menyampaikan wacana serupa. Bahlil menyebut kalangan pengusaha ingin Pemilu 2024 ditunda.
Pernyataan itu dia sampaikan merespon hasil survei Indikator Politik yang dirilis Burhanuddin Muhtadi pada hari Minggu 9 Januari 2022.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
- Repro video.
Dalam klarifikasinya, Bahlil memaparkan hasil kunjungan ke daerah-daerah, bertemu dengan sebagian pengusaha yang mengaku bahwa semua usaha terpuruk selama pandemi di tahun 2021. Bahlil menganalogikan kondisi pengusaha seperti orang yang sakit dan mau siuman.
"Naik lah ini barang. kemudian tidak jadi rahasia umum, kelaziman, kalau sudah masuk tahun politik itu selalu terpengaruh wait and see dalam orang melakukan aktivitas ekonomi dan investasi. ini diskusi loh bukan pikiran saya. Ini diskusi saya dengan pengusaha," ujar Bahlil
Menurut Bahlil, para pengusaha ada kekhawatiran, ekonomi yang baru mulai bangkit akan terganggu stabilitasnya jika masuk tahun politik. "Mereka takutkan ketidakpastian dan untuk naiknya lagi berat. Kemudian, teman-teman yang saya diskusi itu mengatakan apakah memungkinkan ada ruang kalau pilpres itu ditunda?," ujarnya
Bahlil pun menjelaskan, terkait hal itu dia meminta serahkan pada aturan yang ada. "Konstitusi itu serahkan pada hukum dan parlemen, tapi dunia usaha boleh dong kalau sebagian menyampaikan pikiran itu. Ini masih diskusi saya dengan pengusaha, tapi kalau tidak memungkinkan ya jangan," kata Bahlil
Dia juga menekan di akhir pernyataannya sebagai penegasan bahwa Presiden Joko Widodo tak mau memperpanjang periode masa jabatan presiden. Namun, jika dilihat sejarah, Indonesia memiliki riwayat untuk menunda pemilu.
"Dari sejarah bangsa kita, memajukan pemilu atau memundurkan pemilu itu bukan sesuatu haram di bangsa ini. Kenapa? Karena sudah ada sejarahnya, ada yurisprudensinya," ujarnya.
Sementara Presiden Jokowi tegas menolak usulan pengusaha melalui Menteri Bahlil yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda. Ia bahkan menyebut wacana penundaan pemilu tidak punya dasar hukum.
"Cantolan hukumnya apa? Payung hukumnya apa? Kalau orang usul ya boleh-boleh saja karena ini negara demokrasi, tetapi konstitusi kita itu (mengatur pemilu berlangsung setiap lima tahun sekali)," kata Jokowi, Rabu, 19 Januari 2022.
Jokowi justru meminta publik menanyakan langsung kepada pihak yang berwacana kenapa meminta agar pemilu 2024 ditunda? "Kalau tanya saya, konstitusinya jelas, Undang-Undangnya jelas," ungkapnya
Yusril Sebut Prabowo Tak Mau Tarik 10 Nama Capim KPK yang Sudah Disetor Jokowi ke DPR
Menurut Yusril, Prabowo minta agar DPR segera menentukan 5 nama capim KPK terbaik yang kemudian dilantik.
