Farhan Ingatkan KPU Baru Tak Ulangi Tragedi Banyak Petugas Meninggal
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Anggota DPR RI Muhammad Farhan berharap pimpinan baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 untuk mampu mewujudukan keterwakilan perempuan dan pemanfaatan teknologi dalam pemutakhiran data pemilih, perhitungan dan pemantauan hasil pemilu dan pilkada 2024.
Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berdekatan pada 2024, dia mewanti-wanti, semestinya jadi pengingat agar kasus kematian penyelanggara pemilu yang kelelahan pada 2019 tak terulang. Pemilu legislatif dan pemilu presiden ditetapkan pada 14 Februari 2024, sedangkan pilkada pada 27 November.
"Pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan pemilu dan pilkada sebelumya. KPU periode 2022-2027 harus merevisi sistem rekrutmen petugas KPPS agar jumlahnya cukup untuk saling melapis pekerjaan, serta sistem perhitungan yang melibatkan teknologi digital yang aman dan efisien," ujar Farhan dalam keterangan persnya, Rabu, 16 Februari 2022.
Kasus korupsi di KPU beberapa waktu lalu, katanya, juga jadi pengingat agar tak terulang. Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina terbukti menerima uang sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau setara dengan Rp600 juta dari Saeful Bahri untuk pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan eks caleg PDIP Harun Masiku.
"Untuk itu, penyelenggara pemilu dan pilkada yang akan terpilih dalam proses seleksi kali ini haruslah figur-figur yang memiliki kemampuan dan integritas mumpuni, karena kualitas pemilu tak terlepas dari kualitas para penyelenggaranya," katanya.
Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Farhan memastikan, sebanyak 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang diajukan Presiden kepada DPR merupakan figur-figur terbaik yang melewati berbagai proses seleksi. Farhan menekankan para komisioner untuk berinovasi pada tingkat partisipasi pemilih sebagai upaya menjaga legitimasi hasil pemilu dan pemanfaatan media digital untuk sosialisasi dan edukasi.
"Kita juga berharap anggota KPU dan anggota Bawaslu terpilih benar-benar memperhatikan kuota keterwakilan perempuan, tidak hanya 30 persen calon, tetapi yang terpenting adalah mencapai 30 persen dari anggota terpilih," katanya.
Secara terpisah, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengatakan, pemerintah optimistis KPU dan Bawaslu bisa menyelenggarakan pemilu 2024 dengan baik meski akan menghadapi banyak kerumitan karena digelar serentak.
"Pemilu 2024 sangat kompleks, karena dalam waktu yang sama juga digelar pilkada serentak. Tapi pemerintah sangat percaya KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan dengan baik," ujar Juri dalam siaran persnya.
Mantan ketua KPU RI itu menilai, sebagai arena kontestasi, pemilu selalu memiliki celah yang membuat orang melanggar. Untuk itu, profesionalisme dan integritas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus benar-benar disiapkan.
"Terutama pada tingkat paling bawah yakni petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Sebab persoalan dalam Pemilu banyak muncul di TPS. Ini yang harus disiapkan," katanya.
