Kasus Mafia Tanah Meningkat, DPR Minta Polri Tuntaskan Sesuai Fakta
- vivanews/Andry Daud
VIVA – Panitia Kerja (Panja) mafia tanah DPR menerima banyak laporan terkait kasus dugaan mafia tanah dari masyarakat. Sementara ini, ada sekitar 4.385 pengaduan termasuk sengketa tanah yang terjadi cukup luas dan tumpang tindih di daerah Salembaran Jaya, Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Anggota Panja Mafia Tanah DPR, Muhammad Rifqinizami Karsayuda mengatakan hasil telaah yang dilakukan, pihaknya membagi ke dalam beberapa klaster kasus salah satunya terkait dengan progres penegakan hukum di Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Untuk itu, Rifqi meminta Polri segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut sesuai data dan fakta yang ada. "Sebagian besar kami mintakan ke Mabes Polri untuk ditangani," jelas Anggota Komisi II DPR ini.
Ilustrasi Sengketa Lahan
- ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang
Termasuk, kata dia, penyelesaian kasus pertanahan di wilayah Tangerang yang berlarut antara Tonny Permana dengan Ahmad Ghozali. "Kita minta dalami multi audit, termasuk BPK, termasuk juga kepolisian,” ujarnya.
Saling klaim
Dalam kasus tersebut, terjadi dugaan pemalsuan surat tanah dan penyerobotan tanah antara Tonny Permana dan Ahmad Ghozali. Pihak Tonny Permana, menduga itu dilakukan oleh Ahmad Ghozali. Tonny mengklaim pihaknya merupakan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM).
Ghozali dituding mengambil alih lahan Tonny hanya dengan dokumen AJB dan girik yang diduga palsu. Sebaliknya, Ghozali juga mengklaim sebagai pemilik lahan yang sama.
Justru, Tonny Permana dilaporkan oleh Ghozali pada 14 Desember 2021, sesuai laporan polisi (LP) Nomor: STTLP/B/6326/XII/2021/SPKT/Polda Metro Jaya. Surat perintah penyelidikan pun terbit sehari setelah pelaporan, yakni 17 Desember 2021. Lalu, Tonny langsung bersurat meminta perlindungan hukum kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Sementara Kuasa Hukum Ahmad Ghozali, Alloys Ferdinand berharap Kepolisian memproses pihak Tonny Permana sesuai ketentuan yang berlaku. "Semoga laporan kami terus diproses sesuai dengan apa yang kami laporkan terhadap terlapor," katanya.
Menurut dia, Tonny dipersilakan mengadukan dan memohon perlindungan hukum baik kepada Kompolnas maupun Kapolri. Karena, itu merupakan hak Tonny Permana sebagai terlapor. "Yang jelas posisi klien kami di sini sebagai korban. Jadi, silakan saja dia mau mengadu kemanapun," jelas dia.
Sedangkan, Kuasa hukum Tonny Permana, Candra Sinaga mempertanyakan laporan pidana terhadap kliennya di Polda Metro Jaya. Menurut dia, laporan tersebut buntut dari gugatan perdata yang diajukan Tonny kepada Ghozali di Pengadilan Tangerang.
“Tentu saja apa yang dituduhkan dalam laporan pidana terhadap Saudara Tonny Permana tidak benar, apalagi yang dilaporkan disebut sebagai bukti dari materi sidang perdata,” katanya.
Di samping itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan masih perlu mengkroscek terlebih dulu kasus tersebut, sehingga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. "Nanti saya tanyakan dulu," ucapnya.
Menteri Nusron Akui 60 Persen Konflik Pertanahan di Tanah Air Libatkan Oknum Kementeriannya
Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurson Wahid mengungkap sebanyak 60 % konflik pertanahan di Tanah Air diduga melibatkan oknum internal
