Kritik Pemerintah soal Anggaran Mobil Baru, PD: Sangat Mengecewakan!

Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama elite partai. (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Partai Demokrat mengkritik langkah pemerintah yang menyiapkan pengadaan mobil baru karena diangap memberatkan keuangan negara di tengah pandemi COVID-19. Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan langkah pemerintah yang dinilai tak bijak

Pertamina Investigasi Viralnya Mobil-mobil Alami Kerusakan Diduga Pakai Pertamax

“Tentu langkah ini tak bijak dan tak patut. Sangat-sangat mengecewakan! Anggarannya lebih baik untuk bantuan ke rakyat kecil yang sedang susah. Nilai miliaran itu jika digunakan untuk membantu rakyat, akan sangat membantu,” kata Herzaky dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat, 11 Februari 2022.

Menurut dia, jika tak membeli mobil baru pun, pemerintah masih bisa menggunakan mobil yang lama. Baginya, cara pemerintah itu seperti memperlihatkan sense of crisis. “Tidak ada sense of crisis dan sense of urgency ini Pemerintah,” jelasnya.

Suzuki Tawarkan Kemudahan Beli Mobil Baru di GJAW 2024

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah harusnya lebih bijak dan memberi teladan dalam menangani pandemi COVID-19. Menurut dia, sangat disayangkan bila rakyat diminta untuk terus patuh dengan aturan yang dibuat pemerintah. Namun, pemerintah malah tidak memberikan teladan.

“Janganlah penyakit lama pemerintah yang tak punya sense of urgency dan sense of crisis seperti ketika di awal pandemi dan awal Delta merebak, kembali mewabah. Ekonomi sedang susah ini, rakyat banyak yang kelaparan, tapi pemerintah masih berpikir ingin membeli mobil-mobil mewah?” ujarnya

Mau Beli Mobil Second yang Aman? Simak Tips & Trik Agar Tidak Tertipu

Presiden Jokowi di Istana Negara

Photo :
  • Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
.

Herzaky menilai tidak tepat apabila pemerintah menggunakan alasan sudah dianggarkan. Dia menyentilnya dengan UU Nomor 2 Tahun 2020. “Kan itu untuk realokasi dan refocusing anggaran,” ujarnya.

Menurut Herzaky, UU tersebut disetujui karena berharap pemerintah benar-benar fokus mengatasi pandemi dan membantu masyarakat menghadapi krisis ekonomi. Dia juga menyindir, Pemerintahan desa, kabupaten/kota, dan provinsi saja banyak yang dipotong dana transfernya dari pusat.

Maka itu, Herzaky menegaskan, tak elok bila pemerintah justru ingin menggunakan anggaran yang ada untuk membeli mobil-mobil mewah.

“Lebih baik tambah saja untuk anggaran dana desa, daripada untuk membeli mobil mewah. Lebih terasa manfaatnya untuk rakyat kecil," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya