Benny K Harman Setuju DPR Sekarang Terkesan jadi Tukang Stempel
- ANTARA/Genta Tenri Mawangi
VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman mengakui bahwa DPR sekarang terkesan cuma “tukang stempel“. Terutama untuk memuluskan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu terjadi karena kuatnya koalisi partai politik pemerintahan.
"Saya setuju memang ada kesan DPR sekarang ini ya pemberi stempel, kebijakan pemerintah, DPR tidak bersikap kritis lagi, DPR kehilangan fungsinya untuk melakukan kritisi untuk menyampaikan kebijakan alternatif terhadap kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2022.
Benny juga mengatakan, karena kuatnya koalisi parpol pemerintahan, acap kali proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) berjalan tidak transparan dan mengabaikan prinsip akuntabilitas.
“Misalnya pembahasan UU Omnimbus Law dan itu sudah dikonfirmasi oleh putusan MK. Sama juga dengan saya dengar pembahasan RUU IKN. Saya dengar di RDPU saja 23 ahli yang datang itu hanya 1 yang setuju RUU itu, yang lain menolak,” kata anggota Komisi II DPR tersebut.
Benny lantas menyarankan agar Presiden Jokowi untuk memberikan ruang kepada anggota DPR dari parpol koalisi pemerintahan, untuk tetap bersuara lantang sebagaimana tugasnya.
"Menurut saya Presiden Jokowi harus menghargai, harus menghormati institusi DPR. Walaupun beliau didukung oleh 8 parpol tapi beliau hendaknya tetap memberi ruang kepada anggota DPR dari parpol itu untuk menyampaikan aspirasi agar DPR bisa menjalankan fungsinya benar-benar dengan baik," ujarnya.
Tak Setuju Dengan Fahri Hamzah
Kendati begitu, Benny tak setuju bila keberadaan fraksi di DPR dihapuskan, seperti pernyataan Fahri Hamzah. Menurut Benny keberadaan fraksi di parlemen masih penting untuk menjaga koordinasi sinkronisasi dan kesamaan sikap serta pandangan. Apalagi keterpilihan wakil rakyat juga karena adanya peran partai politik.
“Kalau kami fraksi itu penting. Tidak ada masalah, jadi tidak ada disconnect antara apa yang jadi harapan rakyat, apa yang jadi harapan konstituen, dengan apa yang diperjuangkan oleh partai. Jadi kalau kami jelas, jelasnya apa yang jadi aspirasi dan harapan rakyat itulah yang kami perjuangkan," imbuhnya.
Cek Fakta: Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia, Anita Jacoba Gah Dipecat Partai Demokrat
Muncul kabar Anita Jacoba Gah dipecat dari Partai Demokrat. Itu setelah anggota Komisi X DPR RI ini secara blak-blakan mengkritik program naturalisasi Timnas Indonesia.
